Anggaran RAPBN 2017 Kementerian PUPR Rp 101,496 Triliun

Kompas.com - 24/10/2016, 19:30 WIB
Pengerjaan Jalan Trans Papua Wamena menuju Distrik Mbua, Kabupaten Nduga oleh anggota TNI AD Detasemen Zeni Tempur. Fabio Maria Lopes CostaPengerjaan Jalan Trans Papua Wamena menuju Distrik Mbua, Kabupaten Nduga oleh anggota TNI AD Detasemen Zeni Tempur.
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Kerja dengan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V mengenai Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) TA 2017, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Dalam rapat tersebut, Komisi V DPR menetapkan pagu alokasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 101,496 triliun.

Alokasi anggaran tersebut mengalami perubahan dari semula Rp 105,56 triliun menjadi Rp 101,496 triliun dengan jumlah pengurangan sebesar Rp 4,068 triliun.

"Kami setuju terutama angka dari anggaran yang ditetapkan pada TA 2017 yang telah disepakati," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Total alokasi anggaran terbagi dalam 11 unit kerja yakni Sekretariat Jenderal Rp 569 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 107 miliar, Ditjen Bina Marga Rp 41,393 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp 15,935 triliun, dan Ditjen Sumber Daya Air Rp 33,263 triliun.

Kemudian, anggaran Ditjen Penyediaan Perumahan Rp 8 triliun, Ditjen Pembiayaan Perumahan Rp 240 miliar, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Rp 632 miliar.

Selanjutnya Ditjen Bina Konstruksi Rp 330 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rp 263 miliar dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 478 miliar.

Dari alokasi anggaran tersebut beberapa target pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR pada 2017 mendatang antara lain di bidang kedaulatan pangan atau ketahanan air.

Bentuknya, berupa pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air baku sebesar 4,18 meter kubik per detik dan pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir seluas 154 kilometer

Selain itu, bidang kedaulatan pangan juga mencakup pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengamanan pantai seluas 21 kilometer.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X