Ini Sejumlah Pelanggaran Proyek Reklamasi yang Terungkap dalam Sidang PTUN

Kompas.com - 15/09/2016, 19:00 WIB
Bakal Pulau G dilihat dari ketinggian Menara London, Pantai Mutiara. Hilda B Alexander/Kompas.comBakal Pulau G dilihat dari ketinggian Menara London, Pantai Mutiara.
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan pemerintah memberikan izin reklamasi Teluk Jakarta dilanjutkan kembali pembangunannya menimbulkan kritik pedas, salah satunya dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Lembaga swadaya masyarakat ini menilai, izin pembangunan reklamasi disetujui hanya berdasarkan pertimbangan teknis. Padahal, di satu sisi, proyek ini dituding melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

Pelanggaran ini, menurut Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati atau Yaya, terungkap dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Pertama, izin reklamasi yang dikeluarkan, melanggar Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 dan UU Nomor 1 Tahun 2014 sebagai dasar," ujar Yaya saat konferensi pers di Gallery Walhi, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Seperti diketahui, UU Nomor 27 Tahun 2007 berisi tentang aturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sementara UU Nomor 1 Tahun 2014 merupakan perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tersebut.

Dalam hal pelaksanaan pembangunan, kata Yaya, reklamasi jelas melanggar hukum karena tidak menyertakan rencana zonasi seperti yang diamanatkan UU Nomor 27 Tahun 2007.

Selain itu, proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Amdal tidak melibatkan nelayan sebagai masyarakat yang paling terdampak proyek reklamasi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih lanjut, reklamasi juga dianggap tidak sesuai dengan prinsip UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

"Proyek reklamasi jelas tidak ada unsur kepentingan umumnya, hanya bisnis," tutur Yaya.

Ia juga menuturkan, baik saat proses pembangunan atau saat sudah beroperasi, reklamasi mengganggu objek vital, dari segi biologi, sosial, ekonomi, dan infrastruktur.

Reklamasi dinilai hanya menimbulkan kerusakan lingkungan bagi nelayan. Selain di lokasi pembangunan reklamasi, kerusakan lingkungan juga terjadi di wilayah di mana pasir diambil atau diurug.

"Kalau sekarang, reklamasi Jakarta pasirnya diambil dari Banten. Kalau Benoa dari Nusa Tenggara Barat (NTB). Sementara reklamasi wilayah lain, material urug juga diambil dari tempat yang berbeda," sebut Yaya.

Ditambah lagi, Amdal pada wilayah ini tidak diketahui prosesnya, apakah memiliki daya dukung dan daya tampung yang memenuhi syarat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X