Tawarkan Tiga Terobosan, Sofyan Djalil Didukung REI

Kompas.com - 07/09/2016, 06:00 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menerima kunjungan Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy. Dokumentasi DPP REIMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menerima kunjungan Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy.
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menawarkan tiga terobosan di bidang pertanahan dan tata ruang.

Terobosan tersebut adalah pertama, penyelesaian Rancangan Umum Tata Ruang (RUTR) di setiap wilayah yang di dalamnya akan diatur zonasi untuk perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Zonasi MBR ini akan dikunci Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)-nya untuk memastikan perumahan MBR tersedia dan terjangkau.

Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Eddy Hussy menyambut positif dan mendukung penuh terobosan tentang RUTR ini.

"Kami berharap hal tersebut menjadi katalisator pembangunan perumahan yang sangat bergantung pada RUTR. Dengan ini, seluruh wilayah di Indonesia akan memiliki RUTR yang jelas," ujar Eddy setelah pertemuan dengan Sofyan selama 2,5 jam di Jakarta, Selasa (6/9/2016). 

Terobosan kedua adalah ATR/BPN akan melaksanakan pemetaan tanah. Ada tiga wilayah yang menjadi prioritas yaitu Jakarta, Batam dan Surabaya.

Terobosan ketiga menyangkut percepatan proses penyelesaian sertifikasi tanah melalui penambahan juru ukur dan digitalisasi sertifikasi tanah.

Selama ini, kata Eddy, Kementerian ATR/BPN memiliki kendala kurangnya juru ukur, sehingga memperlambat proses sertifikasi tanah.

Karena itu, Kementerian ATR/BPN akan menambah jumlah juru ukur secara signifikan. Targetnya 10.000 juru ukur sampai 2-3 tahun mendatang.

Sementara untuk digitalisasi sertifikat tanah, menurut Eddy, sangat positif karena bisa menghindari sengketa lahan yang berkepanjangan, kongkalikong dengan petugas pertanahan, dan risiko hilang buku tanah.

"Semua proses menjadi jelas dan transparan. Walaupun Pak Sofyan mengakui kebijakan ini perlu waktu namun ini langkah awal pembenahan yang sangat baik,” tambah Eddy.

Kementerian ATR/BPN juga akan melakukan evaluasi atas kinerja staf BPN di daerah dan menyamakan kebijakan dan kualitas kerja mereka.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X