Agar Anda Tak Kehilangan Tanah Akibat Menikahi WNA

Kompas.com - 05/09/2016, 18:03 WIB
Ilustrasi. www.shutterstock.comIlustrasi.
EditorLatief

KOMPAS.com -   Prinsip nasionalitas dalam peraturan agraria di Indonesia tidak mengizinkan warga negara asing (WNA) memiliki tanah di Indonesia. Bahkan, warga negara Indonesia (WNI) yang telah melakukan perkawinan campuran dengan WNA tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah, karena tanah tersebut dapat bercampur dan menjadi bagian dari harta bersama perkawinan.

Lahirnya Peraturan Pemerintah No 103 Tahun 2015 semakin mempertegas solusi agar WNI dapat memiliki tanah hak mililnya ketika melakukan perkawinan campuran dengan WNA.

Untuk mempertahankan prinsip nasionalitas agraria, Undang-undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) menentukan bahwa hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.

Pasal 21 UUPA menegaskan bahwa WNA yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan sejak saat berlakunya UUPA tersebut wajib melepaskan hak milik atas tanahnya itu. Begitu prinsipilnya asas nasionalitas ini, bahkan WNI yang juga memiliki kewarganegaraan lain di luar kewarganegaraan Indonesianya tidak dapat mempunyai tanah hak milik.

Penguasaan properti oleh WNA hanya dapat dilakukan dengan hak pakai, demikian seperti ditentukan dalam Pasal 42 UUPA. Hak pakai merupakan hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain.

Hak pakai memberi wewenang dan kewajiban kepada WNA sebagaimana yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah. Seiring meningkatnya jumlah WNA yang bekerja dan menjalankan usahanya di Indonesia, mengakibatkan permintaan kebutuhan rumah tempat tinggal untuk WNA semakin meningkat.

Peningkatan itu membuat pemerintah semakin perlu untuk memperjelas kepemilikan properti oleh WNA sehingga pada akhir 2015 lalu dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (PP 103/2015).

PP tersebut memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi orang asing untuk memperoleh rumah tempat tinggalnya di Indonesia, yang tentu saja dengan tetap memegang prinsip nasionalitas.

Seiring meningkatnya jumlah WNA di Indonesia, hal ini juga berdampak pada meningkatnya perkawinan campuran antara WNI dan WNA.

Percampuran Dalam Harta Bersama

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X