Kompas.com - 02/09/2016, 20:00 WIB
Terdakwa mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja saat akan mengikuti sidang di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Senin (25/7/2016). Dalam kasus ini, Ariesman Widjaja didakwa menyuap anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi sebesar Rp 2 miliar secara bertahap terkait rancangan peraturan daerah tentang reklamasi. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOTerdakwa mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja saat akan mengikuti sidang di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Senin (25/7/2016). Dalam kasus ini, Ariesman Widjaja didakwa menyuap anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi sebesar Rp 2 miliar secara bertahap terkait rancangan peraturan daerah tentang reklamasi.
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) melihat ada beberapa hal yang membuat mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) Ariesman Widjaja layak dihukum lebih berat.

Menurut KSTJ, suap yang dilakukan Ariesman kepada M Sanusi merupakan sebuah korupsi yang bersifat grand corruption sehingga hukuman tiga tahun penjara masih terlalu ringan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Setidaknya pertama kami lihat ini merupakan suap yang dilakukan pimpinan korporasi properti terbesar di Indonesia," ujar perwakilan KSTJ Tigor Hutapea saat jumpa pers di Jakarta, Jumat (2/9/2016).

Selain menjadi pimpinan APLN, Ariesman juga dikenal sebagai direktur utama PT Muara Wisesa Samudra selaku pengelola Pulau G dan PT Jaladri Kartika Paksi (Pulau I) serta kuasa dari PT Jakarta Propertindo (Pulau F).

Hal kedua yang merupakan indikator bahwa Ariesman melakukan grand corruption adalah bahwa penyuapan itu bertujuan menguntungkan korporasi dalam hal ini APLN dari proyek reklamasi.

"Indikator ketiga adalah suap yang dilakukan Ariesman dilakukan dengan tujuan memengaruhi rancangan peraturan daerah (raperda)," tambah Tigor.

Raperda ini, lanjut Tigor bermasalah secara hukum karena bermotif melegalkan dan memulusukan proyek reklamasi yang belum memiliki izin dan peraturan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K).

Terakhir, yang menjadi indikator agar hukuman bagi Ariesman diperberat adalah bahwa suap tersebut melanggar hak asasi manusia (HAM) masyarakat pesisir.

"Penghancuran lingkungan dan penghilangan kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir baik laki-laki, perempuan, serta anak kecil merupakan bentuk kejahatan korporasi yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara," pungkas Tigor.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.