Baru 10 Daerah yang Punya RTRW, REI Mengadu ke Menteri ATR/BPN

Kompas.com - 21/08/2016, 14:00 WIB
Proyek rumah sederhana Ciujung Indah dibangun di lahan seluas 11 hektar. Pengembang akan membangun sebanyak 1.042 rumah yang dipasarkan mulai Rp 90 juta. Dok PT Vtri Bangun Dukuh LestariProyek rumah sederhana Ciujung Indah dibangun di lahan seluas 11 hektar. Pengembang akan membangun sebanyak 1.042 rumah yang dipasarkan mulai Rp 90 juta.
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy mengeluhkan daerah yang tidak atau belum memiliki rencana tata ruang wilayah (RTRW), karena menyulitkan dalam pengembangan properti.

Seharusnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, setiap daerah wajib memiliki RTRW. Tujuannya, agar pemanfaatan ruang lebih efektif dan efisien. Namun, menurut Eddy, belum semua daerah memiliki RTRW.

"Usulan kami, pemerintah dalam waktu dekat mengatasi masalah RTRW. Karena, tidak semua daerah rampung," ujar Eddy.

Keluhan Eddy tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil saat seminar Tax Amnesty & Property Investment, di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, (19/8/2016).

Ia menuturkan, RTRW biasanya diperbarui selama 5 tahun sekali. Kenyataannya, tidak semua daerah telah menjalankannya. Ada pula yang sudah menjalankan RTRW sendiri padahal keputusan dari pusat belum turun.

Hingga saat ini, baru 10 daerah yang memiliki RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

"Kami harapkan, secara keseluruhan Indonesia mungkin dapat dikebut sehingga lebih jelas, supaya tidak terjadi kesalahan," imbuh Eddy.

Ia juga mengatakan, RTRW ini bisa digunakan terkait hunian berimbang. Caranya, RTRW dibuat lebih detail, yaitu mengalokasikan lahan-lahan yang ditentukan hanya untuk perumahan rakyat.

Dengan demikian, untuk penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) diperhitungkan secara rinci dan terpisah dari lahan-lahan untuk komersial.

Selama ini, Eddy mengeluhkan, pengembang atau anggota REI dipaksakan untuk bangun rumah murah, tetapi seringkali NJOP sudah tidak sesuai.

"Dibutuhkan sinkronisasi rencana pusat dan pemerintah daerah, karena sekarang banyak aturan aturan daerah berbeda dengan pusat," ucap Eddy.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X