Presiden AS Harus Fokus Masalah Perumahan

KOMPAS.com - Saat kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016, kedua kandidat, yaitu Donald Trump dan Hillary Clinton saling mengunggulkan program kerja masing-masing. Namun, keduanya dinilai jarang sekali mengungkit soal perumahan terjangkau.

Padahal, sebanyak tiga per empat dari sekitar 1.000 penduduk Amerika Serikat yang disurvei Ipsos Public Affairs lebih mungkin untuk mendukung calon presiden yang memfokuskan keterjangkauan perumahan saat kampanye.

Sebanyak 71 persen responden setuju, keterjangkauan perumahan harus menjadi isu utama di kedua platform, baik partai Demokrat maupun Republik.

Tetapi dengan Konvensi Nasional Partai Republik mulai hari ini, platform GOP cenderung bungkam atas sewa rumah, meskipun 48 persen dari Partai Republik mengatakan kepada Ipso mereka merasa keterjangkauan perumahan harus menjadi elemen inti.

Pembahasan platform ini mencakup dua bagian pada perluasan kepemilikan rumah dengan mereformasi pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR), meredakan aktivitas Federal National Mortgage Association (FNMA) atau Fannie Mae dan Federal Home Loan Mortgage Corporation (FHLMC) atau Freddie Mac serta mengurangi kapasitas Federal Housing Administration.

Di satu sisi, platform ini juga mendedikasikan sebagian regulasi untuk memenuhi kebutuhan penyewa, orang tua dan orang miskin.

Meski demikian, tidak ada rekomendasi kebijakan khusus atau hanya pengakuan samar-samar bahwa kebijakan perumahan yang komprehensif harus mengatasi permintaan terhadap apartemen dan perumahan multi keluarga.

"Setiap bantuan harus tunduk pada pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa dana dihabiskan dengan bijaksana," bunyi hasil pembahasan tersebut.

Sementara itu, rancangan Platform Demokratik tampak lebih jelas bahwa akan meningkatkan pendanaan bagi National Housing Trust Fund untuk membangun, memelihara dan merehabilitasi jutaan unit perumahan sewa yang terjangkau.

Rancangan tersebut juga mengakui bahwa kebijakan harus membantu mereka yang berjuang untuk menemukan dan menjaga perumahan terjangkau.

Dalam hal ini, mereka adalah keluarga berpenghasilan rendah, orang cacat, veteran dan orang tua.

Namun menurut jajak pendapat terbaru, yang dirilis pekan lalu oleh Ipsos dan Make Room, kampanye nasional mendukung kebutuhan penyewa, keterjangkauan perumahan adalah masalah yang signifikan bagi Demokrat dan Republik.

Keduanya bahkan tidak berpikir anggota parlemen mereka telah melakukan cukup upaya untuk mengatasi masalah perumahan.

Di antara anggota parlemen dari Partai Republik, 44 persen menganggap perumahan yang terjangkau sebagai masalah yang signifikan.

Sedangkan 55 persennya mengatakan mereka lebih cenderung mendukung calon yang berjanji untuk mengatasinya.

Adapun 70 persen dari Demokrat mengatakan masalah ini memengaruhi mereka secara langsung.

Sementara hampir semuanya mengatakan mereka akan lebih mungkin untuk mendukung calon yang membuat perumahan keterjangkauan isu utama. Adapun sebanyak 78 persen dari Independen mengatakan hal yang sama.

Masalah perumahan sangat dirasakan bagi masyarakat miskin, kaum muda dan mereka yang tinggal dengan anak-anak.

Di antara mereka yang berpenghasilan kurang dari 50.000 dollar AS (Rp 657,89 juta) per tahun, sebanyak 65 persen menilai keterjangkauan perumahan adalah isu utama.

Begitu pula 73 persen responden yang berusia antara 18 dan 34 tahun dan 67 persen dari orang yang hidup dengan anak-anak.