Anggaran Dipangkas, Kementerian PUPR Siapkan Strategi Penghematan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemangkasan anggaran sebesar Rp 8,4 triliun membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merancang strategi guna meminimalisasi dampak yang terjadi.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemangkasan anggaran kementerian/lembaga dilakukan untuk menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran pada APBN 2016.

Pada gilirannya, sekali pun terjadi defisit anggaran, tidak lebih dari tiga persen. Besaran itu adalah angka yang telah disepakati antara pemerintah dan DPR. 

Baca: JK: Anggaran Kementerian Dipangkas agar APBN Realistis

Oleh sebab itu, pemangkasan anggaran itu tentunya akan berdampak pada kinerja kementerian yang bersangkutan.

"Jadi pertama yang kami hemat adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak lagi bisa dilaksanakan tepat waktu, kedua sisa lelang, ketiga tentunya pekerjaan-pekerjaan yang belum dilelang juga itu akan kita potong," ucap Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjojono, di Jakarta, Jumat (17/6/2016).

Terkait pekerjaan yang tak bisa diselesaikan tepat waktu, Taufik menjelaskan akan melakukan penjadwalan ulang terutama pada proyek-proyek tahun jamak.

Penjadwalan ulang itu menurut Taufik tak berarti menghentikan pengerjaan proyek melainkan hanya menunda waktunya saja.

"Jadi pada 2017 nanti akan kita perbesar angkanya sehingga pekerjaan-pekerjaan itu tetap akan selesai tepat pada waktunya," tambah dia.

Kendati begitu, proyek pembangunan jalan tol baik Trans Jawa, Trans Sumatera ataupun Trans Kalimantan tidak akan mendapat imbas pemangkasan tersebut dan tidak akan ditunda pembangunannya.

Pasalnya, semua proyek pembangunan tol menjadi tanggung jawab dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang bersangkutan.

"Kalau proyek tol tidak kita apa-apakan karena kan proyek itu dikerjakan oleh swasta jadi penghematan itu tidak ada kaitannya dengan proyek tol. Lalu untuk pembebasan tanah pun sekarang ditalangi oleh BUJT jadi tidak akan berpengaruh ke proyek-proyek strategis," tandas Taufik.