Kalau Tidak Hati-hati Kementerian PUPR Bisa Kena Gratifikasi

Kompas.com - 24/05/2016, 12:31 WIB
Sosialisasi Peraturan Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pengenalan Whistle Blowing System di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Selasa (24/5/2016) Arimbi RamadhianiSosialisasi Peraturan Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pengenalan Whistle Blowing System di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Selasa (24/5/2016)
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah saat ini memang tengah mengejar pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah di Indonesia.

Hal ini ditunjukkan dengan besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yakni senilai Rp 118,6 triliun.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dana ini harus dibelanjakan secara benar untuk pembangunan infrastruktur.

"Saya kira, kita menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau kita tidak hati-hati bisa kena gratifikasi," ujar Basuki di Kementerian PUPR, Jakarta, (24/5/2016).

Basuki pun mengutip data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang memperlihatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sebesar 4,93.

Pembangunan infrastruktur merupakan kontributor terbesar tergadap pertumbuhan ekonomi tersebut. Dan hal ini telah digarisbawahi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain Kementerian PUPR, kementerian yang membangun infrastruktur dengan kontribusi besar lainnya adalah Kementerian Perhubungan.

Oleh karena itu, Basuki mengatakan, dari proyek-proyek yang cukup banyak, rentan bagi Kementerian PUPR mendapat gratifikasi.

Namun, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri (Permen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian PUPR dan Pengenalan Whistle Blowing System, Basuki berharap bisa menghilangkan praktik gratifikasi.

Dalam acara sosialisasi permen tersebut, Basuki mengatakan kegiatan terkait pemberantasan korupsi dan gratifikasi ini, merupakan kali ketiga diadakan di Kementerian PUPR.

Pertama, acara pemberantasan korupsi di Kementerian PUPR adalah dengan pembentukan tunas integritas yang dipimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kedua, adalah kewajiban pelaporan harta kekayaan yang juga berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

"Ini sangat relevan dengan amanah yang diberikan ke kita (Kementerian PUPR), untuk mmbelanjakan uang negara sebaik-baiknya," jelas Basuki.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X