Kesepakatan Warga Dalam (Proses) Rencana Kota

Dewasa ini permasalahan reklamasi, revitalisasi kota dan relokasi warga membuat masyarakat semakin melek terhadap isu-isu perencanaan kota. Semua isu kota menggeliat menjadi isu sosial, maupun ranah politik warga.

Tantangan utama kota-kota Indonesia adalah perkembangan kota yang “nyaris tanpa rencana” yang berakibat banjir, kemacetan, polusi, sampah, kekumuhan, kemiskinan.

Proses di reklamasi Jakarta adalah bukti penegakan hukum dalam pelaksanaan produk rencana kota melalui instrumen Perda yang seharusnya merupakan koridor dari aktivitas warga masyarakat, masih sulit untuk dilaksanakan dengan baik akibat ketidakberdayaan institusi, sistem politik kota yang sangat belum kondusif dan minim nya kompetensi manajemen kota.

Kota dan warganya sedang mengalami suatu proses transisi menuju perubahan-perubahan secara cepat termasuk di bidang ekonomi, pembangunan ruang kota dan wilayah.

Pemerintah, perencana, manajemen korporasi dan masyarakat membutuhkan pendekatan baru yang berkaitan dengan paradigma baru dan metode penyelesaian masalah dalam menghadapi dan mengantisipasi perubahan-perubahan yang sedang dan akan terjadi serta untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul menyertai.

Berlomba Dengan Waktu

Selain kapasitas perencanaan, pemerintah kota harus peka terhadap isu publik. Ditambah, berkembangnya “open society“ akibat perkembangan sistem kapitalis global menyebabkan nasib suatu negara (sovereign state) tergantung pada arus permodalan dan keuangan dunia.

Walikota dan perencana perlu menyadari bahwa arus pengaruh global sangat menentukan, sehingga sensitivitas dan penguasaan isu-isu seperti ini perlu dibangun.

Aspek lain, adalah pentingnya menata keseimbangan peran pemerintah dan publik. Bagaimana rencana yang berbasis komunitas tetap memiliki keseimbangan fungsi kontrol dan perencanaan bisa menciptakan ruang publik yang pro-publik?

Ketika kota seperti Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, Manado dan lainnya berkutat dengan kesulitannya mengelola isu metropolis skala besar, ada banyak kota lainnya di Indonesia toh bisa melakukan inovasi untuk perbaikan.

Kota-kota harus dipimpin oleh birokrat yang visioner, agar dapat berkinerja positif dan melakukan perubahan dalam waktu yang relatif singkat.

Tengok Makassar, yang mampu menggelontorkan ratusan ribu SMART Card bagi warga sebagai alat pelayanan publik. Apartemen Lorong (Aparong) adalah bagian dari program Pemerintah menjamin kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Makassar.

Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu finalis dunia untuk "Innovation in Public Policy Governance”, yang mendorong kemajuan ekonomi masyarakat, promosi pariwisata dan budaya serta strategi dinas –dinas SKPD yang membentuk suatu ekosistem SKPD yang memuluskan program Banyuwangi untuk memajukan ekonomi masyarakat.

Raja Ampat semakin dimantapkan sebagai daerah pengembangan sektor wisata yang baik, karena untuk pertama kalinya di Indonesia menerapkan sistem Eco Tourism atau ekowisata, yang merupakan kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek pelestarian dan konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya, ekonomi masyarakat, serta aspek pembelajaran dan pendidikan.

Kesepakatan Dengan Warga

Peran pemerintah kota dan kabupaten harus fokus pada pemenuhan tuntutan publik dan warga kota. Warga perlu kenyamanan dan kesejahteraan, dan ingin dilibatkan.

Bernardus Djonoputro Kota Makassar merupakan kota pertama di Indonesia yang mendirikan Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) di di sektor infrastruktur, Rabu (9/9/2015).

Interaksi antara pemerintah dan warga berjalan pada saat pelayanan publik diberikan kepada masyarakat, sehingga indikator “pengalaman perbaikan pelayanan” dan “nilai tambah” yang dirasakan masyarakat menjadi faktor terpenting dalam mengukur efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Langkah yang harus dilakukan adalah melakukan perumusan citizen charter. Bagaimana hal ini dapat dilakukan?

Para warga hendaknya membangun sebuah kesepakatan dengan penyelenggara kota mengenai visi dan misi kota. Kesepakatan yang dibangun mencakup bagaimana kota dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan kesejahteraan, kualitas hidup, kenyamanan, keamanan dan kepastian hukum serta lingkungan yang terjaga.

Citizen Charter adalah pedoman bagi penyelenggaraan kota, yang akan menjadi kompas dalam navigasi arah perkembangan kota dan peleyanan publik.

Dibangunnya kesepakatan dengan warga ini pada gilirannya akan menciptakan penyelenggara kota dan perencanaan yang transparan dan menganut prinsip-prinsip good governance.

Kesepakatan warga akan secara otomatis mengikutkan warga dalam semua aspek kehidupan kota.

Dalam hal penyusunan rencana kota, keterlibatan warga bukan saja berkenaan dengan sekedar mengetahui, tetapi juga terlibat secara aktif didalam mengawasi pelaksanaannya.

Kesepakatan publik dalam perencanaan kota tidak dapat hanya dijamin dengan representasi perwakilan di DPRD, melainkan perlu secara universal mengakomodasi semua lapisan warga di kota tersebut.

Dalam praktek nya, Citizen Charter merupakan implementasi dari Standar Pelayanan Minimum. Setiap dinas pelayanan, akan memiliki Standar Pelayanan Minimum, yang dikomunikasi kan secara terbuka, dimana setiap warga kota memilki hak untuk mendapatkan pelayan dan terutama sadar tentang “hak” nya.

Citizen charter dibangun secara kolektif bersama warga, pemerintah, perwakilan rakyat dan kalangan LSM, dan harus mampu mengekspresikan filosi kehidupan kota tersebut, sosial-budaya, lingkungan dan ekonomis.

Semua kesepakan akan menjadi binding contract antara warga dan pemerintah atau pemberi pelayan publik, dengan tujuan akhir penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dengan tingkat akuntabilitas tinggi.

Kota Makassar adalah satu contoh yang berhasil membangun dengan kesepakatan. Pada minggu-minggu pertama menduduki jabatan sebagai walikota, Danny Pomanto Walikota terpilih, menyelenggarakan pertemuan rakyat Makassar Tidak Rantasa.

Di hadapan ribuan warga Makassar, Walikota bersama semua kepala dinas dan SKPD menandatangani pakta integritas dan standard pelayanan minimum tiap dinas. Sebuah konsep yang cukup sulit pada saat itu, karena orang hanya terbiasa dengan kotrak politik yang tidak operasional.

Hasilnya sekarang, satu setengah tahun setelah dilantik, Makassar mulai menggeliat sebagai kota Hub di Timur, dengan pertumbuhan di atas rata-rata nasional dan pelayanan masyarakat meningkat sejalan usaha-usaha perencanaan dan pengendalian ruang yang semakin berkualitas.

Tidak ada kata terlambat untuk mulai suatu pembaharuan. Kita tengok beberapa kota dunia yang berhasil seperti Shanghai, Mumbay, St. Petersburgh.

Di Inggris dan India, pemerintah daerah membuat citizen charter sebagai pedoman kebijakan dan transparansi tata pamong (governance), dan mempublikasikannya ke publik melalui media-media komunikasi kota, pengumuman negara dan website.

Para perencana mampu membangun kota yang penuh refleksi hati nurani perencana dan administratur kotanya, serta merupakan fungsi optimasi dari potensi kota itu sendiri. Inilah kesempatan kita untuk mulai.