Bernardus Djonoputro
Ketua Majelis Kode Etik, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP)

Bernardus adalah praktisi pembiayaan infrastruktur dan perencanaan kota. Lulusan ITB jurusan Perencanaan Kota dan Wilayah, dan saat ini menjabat Advisor Senior disalah satu firma konsultan terbesar di dunia. Juga duduk sebagai anggota Advisory Board di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung ( SAPPK ITB).

Selain itu juga aktif sebagai Vice President EAROPH (Eastern Region Organization for Planning and Human Settlement) lembaga afiliasi PBB bidang perencanaan dan pemukiman, dan Fellow di Salzburg Global, lembaga think-tank globalisasi berbasis di Salzburg Austria. Bernardus adalah Penasehat Bidang Perdagangan di Kedubes New Zealand Trade & Enterprise.

Kesepakatan Warga Dalam (Proses) Rencana Kota

Kompas.com - 23/04/2016, 09:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnubrata

Kota-kota harus dipimpin oleh birokrat yang visioner, agar dapat berkinerja positif dan melakukan perubahan dalam waktu yang relatif singkat.

Tengok Makassar, yang mampu menggelontorkan ratusan ribu SMART Card bagi warga sebagai alat pelayanan publik. Apartemen Lorong (Aparong) adalah bagian dari program Pemerintah menjamin kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Makassar.

Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu finalis dunia untuk "Innovation in Public Policy Governance”, yang mendorong kemajuan ekonomi masyarakat, promosi pariwisata dan budaya serta strategi dinas –dinas SKPD yang membentuk suatu ekosistem SKPD yang memuluskan program Banyuwangi untuk memajukan ekonomi masyarakat.

Raja Ampat semakin dimantapkan sebagai daerah pengembangan sektor wisata yang baik, karena untuk pertama kalinya di Indonesia menerapkan sistem Eco Tourism atau ekowisata, yang merupakan kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek pelestarian dan konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya, ekonomi masyarakat, serta aspek pembelajaran dan pendidikan.

Kesepakatan Dengan Warga

Peran pemerintah kota dan kabupaten harus fokus pada pemenuhan tuntutan publik dan warga kota. Warga perlu kenyamanan dan kesejahteraan, dan ingin dilibatkan.

Identifikasi tujuan, peran dan arah pelayanan publik yang dijabarkan di dalam rencana manajemen publik harus berbasis akuntabilitas dimana pemerintah kota bertanggung jawab kepada warganya.

Interaksi antara pemerintah dan warga berjalan pada saat pelayanan publik diberikan kepada masyarakat, sehingga indikator “pengalaman perbaikan pelayanan” dan “nilai tambah” yang dirasakan masyarakat menjadi faktor terpenting dalam mengukur efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Langkah yang harus dilakukan adalah melakukan perumusan citizen charter. Bagaimana hal ini dapat dilakukan?

Para warga hendaknya membangun sebuah kesepakatan dengan penyelenggara kota mengenai visi dan misi kota. Kesepakatan yang dibangun mencakup bagaimana kota dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan kesejahteraan, kualitas hidup, kenyamanan, keamanan dan kepastian hukum serta lingkungan yang terjaga.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.