Reklamasi Dianggap Bertentangan dengan Agenda Poros Maritim Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kegiatan reklamasi dinilai bertentangan dengan visi Presiden Joko Widodo yang ingin mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Dalam visi tersebut disebutkan, salah satu pilarnya adalah untuk menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan membangun kedaulatan pangan melalui pengembangan industri perikanan. Hal ini juga menunjukkan bahwa nelayan sebagai pilar utama.

Sementara itu, reklamasi justru mengusir area mata pencarian nelayan. Untuk itu, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Riza Damanik mengganggap, menghentikan sementara pembahasan reklamasi di tingkat DPRD DKI Jakarta merupakan kemajuan.

Lebih baik lagi jika reklamasi dihentikan sama sekali karena tidak membuat nelayan sejahtera.

"Kami melihat saat ini momentum yang baik bagi kita atau untuk akselerasi 3 tahun ke depan agar agenda-agenda poros maritim itu berada di 'rel' yang benar," ujar Riza saat diskusi Perspektif Indonesia dengan topik "Masih Perlu Reklamasi?" di Jakarta, Sabtu (16/4/2015).

Riza menyarankan, salah satu cara pemerintah untuk mewujudkan poros maritim ini adalah membangun kampung nelayan.

Seperti diketahui, kampung nelayan, salah satunya di Muara Angke, terlihat kumuh dan perlu pembenahan. Pembenahan ini, menurut Riza, akan membuat nelayan lebih sejahtera.

Selain itu, pilar poros maritim juga termasuk pengembangan pariwisata maritim. Riza mengatakan, pemerintah juga bisa mendorong adanya inovasi dan pilihan pariwisata lain.

"Pariwisata tidak hanya berbasis lingkungan hidup, tetapi juga berbasis masyarakat, termasuk di kampung nelayan," sebut Riza.