REI: "Selama Ini Kami Tidak Ditanya Soal Reklamasi"

Kompas.com - 16/04/2016, 23:11 WIB
Berdasarkan pantauan udara dengan helikopter, aktivitas reklamasi masih tetap berlangsung di Pulau G yang terletak muka bibir pantai Muara Karang di sebelah barat Pantai Mutiara, Kamis (14/4/2016). Kegiatan masih berlangsung dengan melibatkan berbagai alat berat dan beroperasinya tongkang pengangkut pasir. PRESIDENTIAL PALACE/ Agus SupartoBerdasarkan pantauan udara dengan helikopter, aktivitas reklamasi masih tetap berlangsung di Pulau G yang terletak muka bibir pantai Muara Karang di sebelah barat Pantai Mutiara, Kamis (14/4/2016). Kegiatan masih berlangsung dengan melibatkan berbagai alat berat dan beroperasinya tongkang pengangkut pasir.
Penulis Latief
|
EditorLatief

BATAM, KOMPAS.com - Ketua Umum REI Eddy Hussy menyatakan akan mendukung apapun keputusan yang akan dikeluarkan pemerintah terkait reklamasi pantai utara Jakarta yang tengah menjadi isu hangat saat ini. Dia berharap hasil dari keputusan yang kelak didapatkan itu tidak akan menyudutkan sektor properti.

"Selama ini kami kan tidak pernah ditanya soal-soal reklamasi ini, ya kami tidak komentar. Intinya, persoalan ini sudah ditangani secara hukum, ya kami dukung apapun keputusan pemerintah, termasuk keputusan hukum. Kita ikuti semua aturan yang dibuat pemerintah," ujar Eddy usai perayaan HUT REI ke-44 di Studio Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat (15/4/2016).

Eddy mengatakan, reklamasi sudah terjadi di beberapa daerah lain dengan masa-masa pembangunan yang berbeda-beda. Dia menangkis komentar bahwa pengembang turut mempengaruhi keputusan pemerintah dalam hal perubahan lahan untuk reklamasi tersebut.

"Kalau diminta pendapat, ya akan selalu kami berikan masukan. Tapi, kan itu belum tentu mempengaruhi keputusan pemerintah. Pengembang ikut regulasi saja. Kalau di satu wilayah ada izin reklamasi, ya kita ikut membangun. Kan yang mengeluarkan izin pemerintah, bukan kita," kata Eddy.

Sementara itu, di tempat yang sama, Setyo Maharso, Ketua Badan Pertimbangan Organisasi REI, mengatakan persoalan reklamasi sebaiknya dibiarkan dituntaskan oleh pemerintah secepatnya. Menurut dia, reklamasi bukanlah proyek berbiaya murah sehingga tidak sembarang dilakukan pembangunan di lahan yang mengorbankan pantai-pantai di beberapa daerah di Indonesia.

"Pengembang cari lahan, tapi kan memang lahan dan izinnya ada. Nah, lahan itu yang punya siapa, itu kan wilayah pemerintah," ujar Maharso.

Baca: Menteri Susi: Faktanya, Reklamasi Pantura Jakarta Tanpa Izin Saya



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X