Jokowi, Kembalilah Membangun Sesuai Rencana Tata Ruang!

Kompas.com - 01/04/2016, 16:25 WIB
Presiden RI Joko Widodo bersama Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan, dan Dirut PT Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi, mengunjungi proyek stasiun kereta di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (14/12/2015) sore. 


Andri Donnal PuteraPresiden RI Joko Widodo bersama Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan, dan Dirut PT Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi, mengunjungi proyek stasiun kereta di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (14/12/2015) sore.
EditorWisnubrata

Pada triwulan pertama tahun 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk memperhatikan perencanaan dan pembangunan kota-kota Indonesia.

Jokowi menekankan pentingnya kota-kota kita untuk lebih inklusif, layak huni dan sekaligus berkelanjutan. Karena itu, dia memastikan pentingnya investasi besar-besaran infrastruktur yang diyakini sebagai strategi penting keluar dari kemelut stagnasi.

Memasuki tahun kedua pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK), transformasi kebijakan dan program pembangunan pemerintah yang berlangsung cepat dan ekspansif justru telah membawa sistem penataan ruang kita ke dalam masa yang paling kritis.

Munculnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3/2016 dan Surat Edaran Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 163/2015 yang meminta rencana tata ruang untuk menyesuaikan diri dengan arah, bentuk, dan pola kebijakan yang dikeluarkan, sangat aneh dan di luar koridor cara berpikir merencana.

Pada saat yang bersamaan, tantangan besar menghadang. Berdasarkan indeks kenyaman "Indonesian Most Livable City Index" yang dilansir oleh Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia tahun 2014, hampir 50 persen warga kota Indonesia menganggap kotanya tidak nyaman.

Dengan lebih dari 25 kota Indonesia bertumbuh populasinya menjadi lebih dari 1 juta jiwa, kota dan desa mengalami tantangan yang sangat signifikan.

Tekanan investasi atas nama pembangunan menjadi salah satu penyebab. Coba tengok Jakarta yang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta 2030, pusat pertumbuhan yang harusnya mengarah ke timur dan barat dengan leluasanya “diarahkan” perusahaan-perusahaan konsultan properti, yang secara membabi-buta mengarahkan pertumbuhan sektor komersial dan perkantoran ke arah selatan seputar koridor TB Simatupang.

Jelas ini menciptakan potensi konflik lapangan dengan guna lahan perumahan, ruang terbuka hijau, dan memengaruhi kewibawaan rencana tata ruang (RTR).

Pemprov Jakarta memilih cara pandang menjadi sangat kapitalistik, dengan mengubah visi RTRW Jakarta 2030, di mana segenap pemangku kepentingan kota menjadi shaerholder dari sebelumnya stakeholder. 

Sebuah pendekatan kapitalistik, yang seolah mengamini pemberian kekuasaan besar pada pemilik modal dan pemilik hak veto!

Cabut Aturan yang Saling Kontradiksi

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X