Pemerintah Kejar Target Pembentukan Komite dan BP Tapera

Kompas.com - 04/03/2016, 16:07 WIB
Villa Palem Asri Villa Palem AsriVilla Palem Asri
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski Rancangan Undang Undang Tabungan Perumahan Rakyat (RUU Tapera) telah disahkan menjadi UU Tapera, pemerintah tetap harus menyempurnakannya dengan pembentukan berbagai macam lembaga pendukungnya seperti Badan Pengelola (BP) Tapera dan Komite Tapera.

Pembentukan, status, dan kedudukan BP Tapera sendiri tercantum dalam Bab IV Pasal 32 dan 33 UU Tapera. Dalam pasal itu dijelaskan, BP Tapera dibentuk berdasarkan UU Tapera, bertanggung jawab kepada Komite Tapera, dan berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.

Lantaran dibentuk berdasarkan Undang Undang, BP Tapera memiliki bentuk hukum yang kuat dan dipastikan aman dalam mengelola dana Tapera.

"Bentuk hukum BP Tapera kuat karena dibentuk berdasarkan UU, dapat dibubarkan hanya oleh UU, dan tidak bisa dipailitkan dengan UU Kepailitan jadi ini akan aman," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maurin Sitorus, di Jakarta, Kamis (3/3/2016).

Sementara itu modal awal dan sumber biaya operasional BP Tapera dibahas dalam Pasal 34 dan 35 UU Tapera. Dalam Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa modal BP Tapera bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.

Sedangkan pada ayat (2) dijelaskan, besaran modal awal yang ada akan diatur dengan peraturan pemerintah (PP). Fungsi BP Tapera sendiri sesuai dengan Pasal 36 UU Tapera adalah mengatur, mengawasi, dan melakukan tindak turun tangan terhadap pengelolaan Tapera untuk melindungi kepentingan Peserta.

Selain kuat secara legalitas, BP Tapera juga dianggap akan memberikan keamanan karena akan diisi oleh Komisioner dan Deputi Komisioner dari unsur profesional sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) UU Tapera.

"BP Tapera terdiri dari Komisioner dan 4 Deputi komisioner dari kalangan profesional yang akan diseleksi oleh Komite Tapera yang akan diberikan dan disahkan oleh Presiden," jelas Maurin.

Hal yang kemudian mesti diperhatikan oleh Presiden dalam memilih Komisioner dan Deputi Komisioner adalah perannya yang tidak boleh menjabat di pemerintahan atau badan hukum lainnya sejalan dengan Pasal 45 UU Tapera.

Lembaga lainnya yang tak kalah mendesak untuk dibentuk adalah Komite Tapera lantaran harus dibentuk dalam waktu 3 bulan terhitung sejak UU Tapera disahkan.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X