Tantangan Bangun Trans Papua, Pekerja Diculik dan Medan Sangat Berat

Kompas.com - 03/03/2016, 14:30 WIB
Kondisi infrastruktur jalan di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Sabtu (14/2/2015) saat kunjungan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono ke pegunungan tengah, Papua. KOMPAS.COM / HILDA ALEXANDERKondisi infrastruktur jalan di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Sabtu (14/2/2015) saat kunjungan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono ke pegunungan tengah, Papua.
|
EditorHilda B Alexander

MEDAN, KOMPAS.com - Pembangunan proyek Jalan Trans Papua mengalami berbagai hambatan dan tantangan. Selama proses pembangunan, sempat ada kasus pekerja diculik oleh orang-orang yang terlibat konflik di Papua.

"Ada masalah keamanan. Terutama daerah-daerah konflik yang agak tinggi intensitasnya, kita (pemerintah) menghadapi berbagai penculikkan," buka Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hediyanto W Husaini saat peninjauan proyek Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Selasa (1/3/2016).

Hediyanto mengisahkan, para pekerja beberapa kali disandera dan para penyandera meminta tebusan kepada pemerintah dengan biaya cukup tinggi. Pada satu kasus penculikan yang mengorbankan 4-5 pekerja, tebusan yang diminta pelaku sbisa mencapai Rp 1 miliar.

Namun, Hediyanto menolak menyebutkan berapa kali kasus penculikan ini terjadi dan besaran jumlah biaya yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk menebus pekerja.

Selain penculikan pekerja, mobilisasi alat berat juga menjadi tantangan. Namun, Hediyanto mengatakan, alat berat ini diperuntukan khusus untuk proyek di Papua dan ia tidak mengharapkan alat itu dikembalikan ke pusat.

Dia menuturkan, harga sebuah ekskavator saja bisa menembus angka Rp 1 miliar. Untuk bisa dikirimkan ke lokasi proyek yang biasanya berada di daerah pegunungan, alat berat ini harus dibongkar terlebih dahulu.

Setelah dibongkar, alat berat baru bisa dimobilisasi menggunakan helikopter. Kemudian, saat sampai di lokasi, alat berat ini perlu dirakit kembali. Total biaya angkut alat berat sendiri bisa mencapai Rp 2 miliar.

"Sampai hancur saja alat di Papua itu, karena tidak mungkin diturunkan lagi. Menurunkan lagi, lebih mahal dibanding harga alatnya. Mending beli baru alatnya," sebut Hediyanto.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X