Kompas.com - 23/02/2016, 23:39 WIB
|
EditorHilda B Alexander

Ia juga mengatakan, pengusaha perlu memahami bahwa negara tidak bermaksud untuk membuat pengusaha kesulitan. Untuk itu, pemerintah menyediakan dialog dengan pengusaha yang bisa diwakili oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Sebelumnya, kata dia, Apindo mengeluh dan keberatan jika Tapera diberlakukan. Apindo menyampaikan, selama ini sudah ada pungutan serupa yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Misbakhun menjelaskan, BPJS tidak melakukan investasi di bidang perumahan. BPJS hanya menempatkan dana sebesar 30 persen di satu perbankan dengan ketentuan bunga minimal sama dengan BI rate.

"Itu bisa dialokasikan untuk uang muka bagi bank yang mendapatkan penempatan dana tersebut. Bagi pekerja berarti untuk dapat KPR (Kredit Pemilikan Rumah)," ucap Misbakhun.

Seperti diketahui, BI rate saat ini adalah sebesar 7 persen. Di sisi lain, bunga kredit rumah murah berjalan di 5 persen.

Untuk itu, dibutuhkan Tapera yang bisa menyediakan dana untuk rumah murah. Dana murah ini juga menjadi patokan seberapa efektif Badan Pengelola Tapera bekerja.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.