Kompas.com - 23/02/2016, 20:30 WIB
DPR mengusulkan pembiayaan Tapera dipotong dari gaji PNS dan non PNS sebesar 5 persen, yang setengahnya ditanggung oleh pemberi kerja. Artinya, Tapera yang bakal dibeli oleh para abdi negara itu akan dibiayai sebagian oleh APBN. DPR mengusulkan pembiayaan Tapera dipotong dari gaji PNS dan non PNS sebesar 5 persen, yang setengahnya ditanggung oleh pemberi kerja. Artinya, Tapera yang bakal dibeli oleh para abdi negara itu akan dibiayai sebagian oleh APBN.
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Undang-undang Tabungan Perumahan (UU Tapera) telah diresmikan oleh DPR RI. Meski demikian, sebelum peresmian, UU Tapera menimbulkan pro dan kontra di kalangan pengusaha.

Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang Industri (Kadin) menolak pengesahan UU tersebut dengan dalih iuran untuk Tapera menambah beban.

Menanggapi hal ini, Ketua Panitia Kerja RUU Tapera, Yoseph Umar Hadi menjelaskan, pemerintah belum menetapkan besaran simpanan Tapera. Dalam penatapan besarannya pemerintah akan segera melibatkan pengusaha.

"Pemerintah ketika menetapkan Peraturan Pemerintah (PP)-nya tentu akan mengundang pihak-pihak terkait dan akan cari masukan. Kira-kira dengan kemampuan ekonomi yang berlangsung saat itu, besarannya berapa," ujar Yoseph di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (23/2/2016).

Yoseph mengaku, semakin besar simpanan Tapera, tentu semakin memberatkan. Untuk itu, ia berharap pemerintah melakukan sosialisasi, terkait keberatan pengusaha.

Seperti diketahui, pengusaha merasa terbebani atas berbagai iuran pekerja antara lain pesangon, tunjangan hari tua, dan kesehatan.

Meski demikian, penetapan UU Tapera adalah momentum yang baik melakukan konsolidasi dan restrukturisasi.

Menurut Yoseph, pemerintah akan melakukan konsolidasi kembali dengan pengusaha untuk menghitung beban-bebannya termasuk untuk perumahan.

"Tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Kami juga berharap pengusaha memikirkan sesuatu yang lebih besar," kataYosef.

Ia menambahkan, Tapera akan membantu pengusaha sendiri dalam menempatkan para pekerja sehingga dapat tinggal dekat dengan tempat kerja. Selama ini, pekerja cenderung mencari sendiri rumah tinggal karena tidak ada yang menyediakannya.

UU ini, sebut Yoseph akan membantu masyarakat untuk mendapatkan rumah terutama dengan sistem sewa terlebih dulu. Jika selama ini pekerta mengontrak rumah, mereka tidak akan pernah memilikinya.

"Dengan UU ini, akan dimungkinkan dana yang terkumpul akan dibangun sebuah rumah. Sementara, menggunakan sistem sewa beli. Untuk teknisnya nanti akan ditentukan oleh Badan Pengelola (BP) Tapera," jelas Yoseph.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.