Fakta... 1 Juta Warga Beijing Tinggal di Bawah Tanah!

KOMPAS.com - Sebanyak satu juta orang diperkirakan tinggal dalam bangunan-bangunan di bawah tanah bekas tempat perlindungan bom di Beijing, China. Meski tinggal di tempat yang tidak umum, orang-orang itu membayar sewa sangat kecil untuk tempat tinggalnya.

Menurut profesor dari University of Southern Caifornia, Annete Kim, unit-unit rumah bawah tanah itu merupakan bagian ilegal, namun sangat berkembang di pasar perumahan di ibu kota China itu. Alasannya, lanjut dia, tinggal di bawah tanah ilegal itu melayani kebutuhan penting bagi penduduk migran yang sebagian besar berpenghasilan rendah.

Dalam penelitiannya itu Kim membayangkan kehidupan orang-orang di sana penuh keprihatinan. Namun, dia justru melihat kebalikannya dan merasa seharusnya kehidupan mereka menjadi contoh bagi penduduk di kota-kota mahal seperti New York dan Los Angeles di Amerika Serikat.

Pada 2010 lalu China melarang praktik penggunaan ruang bawah sebagai perumahan. Pemerintah Kota Beijing sendiri secara aktif menggusur warga di sana yang kerap dijuluki sebagai "kaum tikus".

Kendati demikian, Kim masih menemukan ribuan daftar apartemen bawah tanah. Ada setidaknya sekitar 3.400 daftar orang, yang selama lebih dari satu tahun sejak penelitiannya dilakukan pada Oktober 2012, tinggal di ruang-ruang bawah tanah itu.

Kebanyakan daftar hunian itu menawarkan akses internet, air panas, dan fasilitas full furnished. Rata-rata "apartemen" di sana memiliki luasan 3 meter persegi atau sepertiga kali rata-rata unit apartemen di Beijing, tetapi lebih besar dari perumahan pekerja pada umumnya dan setara dengan apartemen mahasiswa.

Sekitar setengah dari unit yang ada merupakan apartemen taman dengan jendela dan sisanya memiliki satu atau dua lantai bawah tanah.

Jauh dari ideal

Dalam penelitiannya, Kim menemukan bahwa orang-orang yang tinggal di sana cenderung berstatus single atau belum berkeluarga. Mereka tinggal di sana hanya dalam kurun waktu beberapa tahun saja.

"Mereka baru saja datang ke kota dan tengah menyusun rencana tabungan. Mereka lebih memilih menyimpan uangnya daripada harus membayar lebih untuk perumahan," lanjut Kim.

Tinggal di ruang bawah tanah yang kecil sangat jauh dari kata ideal, tetapi memberikan keuntungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Warga yang tinggal di sana hanya harus membayar sewa 20 persen dari pendapatannya. Mereka juga tidak mengorbankan lokasi seperti perumahan murah lainnya.

Mereka malah bisa tinggal dekat pusat kota tanpa harus membayar mahal, seperti halnya jika rumah itu ada di atas tanah yang jauh lebih mahal.

"Kebanyakan orang di sini berjalan menuju lokasi kerjanya dalam waktu 15 menit. Mereka ingin benar-benar dekat dengan tempat kerjanya sehingga tak harus menyisihkan uang untuk biaya subway atau bus," kata Kim.

Sebagai perbandingan, di AS, para penyewa apartemen harus membayar sewa rumahnya 30 persen dari pendapatan mereka. Hal itu dianggap masih terjangkau bagi mereka.

Seperempat penyewa menghabiskan setidaknya setengah dari pendapatan mereka untuk biaya sewa. Angka itu jauh lebih tinggi di kota-kota dengan penghasilan keluarga yang rendah.

Hampir 2/3 rumah tangga dengan penghasilan di bawah 30 ribu dollar AS atau senilai Rp 404 juta di New York, San Francisco, Los Angeles, dan Washington D.C menghabiskan setengah pendapatannya untuk biaya sewa.

Sarana transportasi komuter pun lebih lama. Penduduk New York, Chicago, Philadelphia, San Francisco, dan Baltimore menghabiskan rata-rata 30 menit perjalanan menuju lokasi kerjanya. Padahal, penelitian Harvard menyatakan waktu tempuh komuter sebagai faktor paling penting dalam mengentaskan kemiskinan.

"Apa yang terjadi di Beijing ini kemudian menimbulkan semacam pertanyaan provokatif, yaitu apakah kondisi tersebut bisa menjadi solusi perumahan layak dan terjangkau untuk imigran jika dirancang dan diatur lebih baik lagi?" kata Kim.

Tetapi, hal itu tidak berarti bahwa kota-kota seperti Beijing dan New York akan berubah sikap dan melegalkan unit apartemen bawah tanah. Ya, meskipun kenyataannya ada beberapa kota yang justeru melakukan hal sebaliknya.

Kim menunjukkan lewat penelitiannya bahwa orang-orang yang tinggal di apartemen bawah tanah justru putus asa karena merasa harus tinggal dekat dengan tempat kerjanya di pusat kota. Di sisi lain, kebijakan kota yang ada cenderung menempatkan perumahan murah di pinggiran kota.

"Itulah yang terjadi di negara-negara di seluruh dunia. Ini lebih murah, tapi tak ada yang mau tinggal di sana," kata Kim.

Kim menambahkan, pemerintah harus melihat para imigran dan masyarakat berpenghasilan rendah dan merencanakan perumahan terjangkau.

"Kita peru mengubah ide-ide kita tentang seperti apa kota nantinya terlihat dan juga bagaimana kita hidup bersama orang lain yang tidak beruntung mengingat mereka juga sudah berada dan tinggal di kota," tandas Kim.