REI Dukung Penghapusan Izin Amdal di Jakarta

Kompas.com - 17/02/2016, 17:00 WIB
Bantaran Kali Ciliwung di kawasan Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, rata dengan tanah berlatar belakang hunian liar di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (24/8). Setelah Kampung Pulo, menurut rencana, kawasan Bukit Duri akan ditertibkan sebagai kelanjutan proyek normalisasi Kali Ciliwung untuk mengantisipasi banjir Jakarta. KOMPAS/PRIYOMBODOBantaran Kali Ciliwung di kawasan Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, rata dengan tanah berlatar belakang hunian liar di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (24/8). Setelah Kampung Pulo, menurut rencana, kawasan Bukit Duri akan ditertibkan sebagai kelanjutan proyek normalisasi Kali Ciliwung untuk mengantisipasi banjir Jakarta.
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Real Estat Indonesia (REI) DKI Jakarta mendukung upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menghapuskan kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) untuk wilayah DKI Jakarta.

Berkaitan dengan hal tersebut, REI DKI Jakarta juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) tentang Amdal.

Usulan Pemprov DKI Jakarta untuk menghapus Amdal kepada KLHK didasari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

PP itu mengatur ketentuan bahwa daerah yang sudah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) mendapat pengecualian untuk tidak memerlukan izin Amdal.

Sementara itu, DKI Jakarta diketahui telah memiliki RDTR dan Peraturan Zonasi dalam Peraturan Daerah Nomor 1/2014.

Meski begitu, PP itu juga mengatur penghapusan izin Amdal mesti mengikuti Permen.

"Selama belum ada Permen tentunya penghapusan izin Amdal yang diamanatkan dalam PP hanya retorika, karena tidak bisa diaplikasikan. Padahal Presiden Joko Widodo menuntut percepatan perizinan di semua level,” terang Ketua DPD REI DKI Jakarta, Amran Nukman, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (17/2/2016).

Amran menambahkan, pada dasarnya usulan Pemprov DKI Jakarta sudah sesuai hukum yang ada. Permen yang tak kunjung keluar membuat penghapusan izin amdal tidak bisa segera diterapkan, sementara PP sudah keluar sejak lama.

Faktor lain adalah anggapan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyatakan izin Amdal hanya akan memperlambat aktivitas investasi dan bisnis di Jakarta saat rapat terbatas bersama dengan Jokowi.

Ahok ingin Jakarta menyerupai Singapura yang memiliki izin pendirian bangunan tercepat di dunia dan juga agar investasi makro bisa berjalan lebih cepat lagi.

Sebagai ganti izin Amdal, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan mekanisme Upaya Pemantauan Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL/UKL). 

Sebagai gambaran, proses pengurusan izin Amdal bisa menghabiskan waktu tujuh hingga delapan bulan, sementara UPL/UKL hanya butuh waktu satu bulan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X