Molor 10 Tahun, Biaya Konstruksi Tol Desari Membengkak

Kompas.com - 05/02/2016, 11:00 WIB
Pembangunan jalan Tol Antasari-Depok di Cilandak. Gambar diambil Kamis (4/2/2016). Pembangunan jalan Tol Antasari-Depok di Cilandak. Gambar diambil Kamis (4/2/2016).
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Masalah pertanahan telah menunda pembangunan proyek Jalan Tol Depok-Antasari (Desari). Hingga 2016, lahan yang dibebaskan untuk proyek ini belum mencapai 100 persen.

Padahal, proyek ini sudah diprogramkan sejak 2006. Akibatnya, ongkos konstruksi pun terus membengkak.

Per 2014 lalu saja, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberi suntikan bantuan land caping atau pembebasan lahan sebesar Rp 2 triliun untuk dua seksi.

Suntikan dana land caping tersebut diberikan setelah dana talangan pemerintah melalui badan layanan umum (BLU) Rp 380 miliar yang turun pada 2011 habis. 

Itu baru dana pembebasan lahannya, belum lagi ongkos konstruksi yang dihitung mengikuti kenaikan inflasi per tahun.

"Tanda tangan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dari 2006, berarti sudah 10 tahun. Rancangan bisnis (business plan), sudah amburadul. Nilai konstruksi tiap tahun naik karena inflasi. Kami terpaksa harus menghitung kebutuhan dana kembali," ungkap Direktur Utama PT Citra Waspphutowa Tri Agus Riyanto di di lokasi proyek, Antasari, Jakarta Selatan, Kamis (4/2/2016).

Dengan penandatanganan jalan tol pada 2006, seharusnya jalan tol sudah beroperasi pada 2009. Karena tertunda, nilai investasi menjadi tidak jelas.

Ia mengatakan, pada konsesi 2011 memang ada perubahan perjanjian, yaitu saat menjelang operasi, nilai investasi akan dihitung kembali.

Dalam kurun waktu 10 tahun, pembebasan lahan yang sudah selesai baru 90 persen. Dalam rentang waktu tersebut, Tri mengakui pembebasan lahan juga sempat terhenti beberapa saat, karena pemerintah memikirkan dana dan peraturannya.

Pengadaan dana ini berasal dari pemerintah, baik Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau anggaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan oleh pemerintah.

Meskipun pengerjaan tol ini memang sangat lambat, namun jika kelak beroperasi akan mengurai kemacetan. Pasalnya, beban jalan non-tol di Antasari sudah sangat besar. Setiap sore jalan ini dipenuhi mobil.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X