PP 103/2015 Diskriminatif dan Terlalu Memanjakan Orang Asing

Dalam hal jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud berakhir, Hak Pakai dapat diperbarui untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.

Adapun Rumah Tunggal di atas tanah Hak Pakai (HP) di atas Hak Milik yang dikuasai berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud diberikan HP untuk jangka waktu yang disepakati tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) tahun.

HP dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun sesuai kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah, dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun sesuai kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah.

Penambahan jangka waktu HP dari 25 tahun yang tercantum di PP Nomor 41 Tahun 1996 menjadi 30 tahun dan bisa diperpanjang hingga 80 tahun di PP Nomor 103 Tahun 2015 juga menjadi satu hal yang dipertanyakan Arie.

"Cuma yang jadi masalah adalah HP ditambah jadi lima tahun sehingga dia itu jadi sama Hak Guna Bangunan (HGB). Nah itu sebetulnya intinya, dari 25 tahun ditambah 5 tahun jadi 30 tahun," tambahnya.

Permasalahan jangka waktu itu membuat Arie yang juga Profesor di Universitas Indonesia menuntut Menteri ATR/BPN untuk mengganti PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha (HGU), HGB, dan HP.

Dalam pp tersebut, meski tidak spesifik untuk orang asing, dijelaskan bahwa jangka waktu HP adalah 25 tahun.

"Jadi lucu saja nanti kalau asing dapat jangka waktu 30 tahun tapi ini orang Indonesia dan badan hukum Indonesia malah cuma 25 tahun. Ini diskriminatif apalagi HP juga bukan hanya bisa digunakan untuk membangun tapi juga untuk tanah pertanian," tandas Arie.