Hal ini berdasarkan keinginan pemerintah untuk menggalakkan industri padat karya, yaitu industri yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia dibandingkan mesin. Artinya, pengusaha diminta untuk menambah jumlah pekerjanya.
"Ini bisa menjadi suatu hambatan baru. Belum apa-apa sudah menambah (pekerja) lagi," sebut Haryanto.
Ia menegaskan, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI, Apindo sudah menyarankan untuk menggunakan dana yang besar dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Di samping itu, meski tanggungan sudah besar, Apindo tetap fokus pada besarnya jumlah pengangguran.
Untuk itu, Haryanto berharap, pemerintah perlu berhati-hati agar kebijakannya, termasuk Tapera, tidak membebani pengusaha.
"Peserta juga enggak mau dipotong (gaji) 2,5 persen. Berarti meningkat lagi beban pengusaha. Saya kira ini harus disadari," tandas dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.