Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/01/2016, 12:00 WIB
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengelolaan Tabungan Perumahan (Tapera) akan menjadi tanggung jawab Badan Pengelola (BP) Tapera. Struktur BP Tapera tertuang dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Tapera yang dibawahi oleh Komite Tapera.

Komite Tapera ini nantinya akan ditetapkan dan disahkan oleh Presiden RI.

"Struktur BP Tapera di atasnya nanti ada Komite Tapera terdiri dari lima orang yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, satu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan profesional," ujar Direktur Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus di Jakarta, Rabu (14/1/2016).

Di bawah Komite Tapera, lanjut Maurin, ada BP Tapera yang terdiri dari lima komisioner. Lima komisioner ini diseleksi oleh Komite Tapera kemudian diusulkan kepada presiden untuk ditetapkan.

Berdasarkan RUU tersebut, komisioner ini yang nanti membentuk struktur ke bawah. BP Tapera sendiri bertanggung jawab kepada presiden, sementara komisioner bertanggung jawab kepada BP Tapera.

Maurin menjelaskan, tugas Komite Tapera adalah menetapkan kebijakan strategis Tapera, menyeleksi BP Tapera, dan mengawasi BP Tapera.

Meski BP Tapera tidak berada di bawah Kementerian PUPR, menurut Maurin, hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Pasalnya, pada Komite Tapera sudah ada Menteri PUPR.

"Dengan Menteri PUPR ada menjadi anggota Komite Tapera, koordinasi sudah otomatis. Pada pasal 4 RUU Tapera, pengelolaan Tapera harus memperhatikan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman yang ditugaskan pada Menteri PUPR," jelas Maurin.

Anggota Komite

Dengan menjadi salah satu Komite, kata dia, Menteri PUPR bisa mengendalikan mengontrol dan melaksanakan koordinasi dengan BP Tapera.

Selain Menteri PUPR, Komite Tapera juga mencakup pembina keuangan, pembina tenaga kerja, pembina lembaga keuangan khususnya bank, dan profesional.

Menurut Maurin, sedapat mungkin Tapera dijalankan oleh struktur yang sudah ada, tanpa perlu bentuk organisasi baru. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan untuk pembentukan struktur tidak terlalu besar.

"Misalnya, siapa yang mengadministrasikan atau mengumpulkan iuran uang tapera, tunjuk saja bank, kan sudah ada OJK. Siapa saja yang menyalurkan, tunjuk saja bank dan perusahaan pembiayaan. Siapa yang mengelola, tunjuk saja manajer investasi," tuntas Maurin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+