Pemerintah Tidak Serius Bangun Rumah Rakyat!

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai tidak serius merealisasikan pembangunan rumah untuk rakyat. Hal itu terlihat dari klaim angka-angka rumah terbangun yang tidak jelas perhitungannya.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI), Panangian Simanungkalit, mengutarakan pendapatnya kepada Kompas.com, Kamis (10/12/2015), terkait kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sepanjang tahun 2015.

Dia pun menyoal klaim realisasi Program Nasional Pembangunan Satu Juta Rumah yang dirilis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjelang akhir tahun 2015.

Menurut data Kementerian PUPR, sampai Oktober 2015 telah terbangun rumah sebanyak 628.000 unit. Dengan rincian 426.000 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan 202.000 unit untuk non-MBR.

Sementara pemerintah menargetkan dapat membangun rumah MBR sekitar 603.516 unit dan untuk non-MBR 396.484 unit.

"Ini tidak masuk akal karena tidak jelas perhitungannya, darimana angka itu, siapa yang membangun, dan membeli rumah-rumah itu. Pemerintah tidak serius membangun rumah rakyat," soal Panangian.

Pasalnya, lanjut dia, mengacu laporan Bank Indonesia, penyaluran kredit properti justru mengalami penurunan per Oktober 2015 sebesar 12,1 persen menjadi Rp 612,1 triliun.

Angka tersebut secara tahunan lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan September 2015 sebesar 13 persen.

Penurunan pertumbuhan kredit properti terjadi pada seluruh segmen kredit. Pada segmen kredit konstruksi yang sebelumnya 20,1 persen menjadi 16,8 persen.

Sedangkan pada segmen kredit real estat yang sebelumnya 20,3 persen menjadi 20,2 persen, dan segmen kredit pemilikan rumah/apartemen atau KPR/KPA menjadi 7,6 persen dari sebelumnya 7,8 persen.

Dengan begitu, menurut Panangian, bila pertumbuhan kredit KPR dan konstruksi menurun, maka pembangunan maupun pembelian rumah pun pasti ikut menurun.

Jika mengacu pada pertumbuhan kredit perumahan sejak tahun 2012 hingga 2015 dapat dipastikan jumlah realisasi pembangunan rumah lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Untuk diketahui pertumbuhan kredit menunjukkan tren penurunan. Tahun 2012 sebesar 24 persen, 2012 sekitar 27 persen, 2014 sebesar 17 persen dan 2015 hanya 13,2 persen.

"Dan berdasarkan penelitian BI pula bahwa tidak kurang dari 76 persen konsumen Indonesia membeli rumah dengan fasilitas KPR. Hanya 26 persen saja secara tunai dan tunai bertahap," tambah dia.

257.000 unit

Panangian kemudian menjelaskan, berdasarkan data BI, jumlah KPR/KPA selama sepuluh bulan tahun ini senilai Rp 30 triliun.

Bila diasumsikan KPR/KPA untuk MBR 40 persen dari total kredit tersebut maka akan didapatkan jumlah senilai Rp 12 triliun.

"Dengan harga rerata rumah Rp 90 juta per unit, jumlah KPR/KPA senilai Rp 12 triliun itu hanya bisa membiayai sebanyak 144.000 unit," sebut Panangian.

Dan bila 76 persen pembeli rumah menggunakan KPR/KPA, maka jumlah realisasi pembelian rumah termasuk secara tunai dan tunai bertahap akan sebanyak 189.000 unit.

Demikian halnya dengan penghitungan rumah non-MBR yang sebesar 60 persen. Selama Januari-Oktober, jumlah KPR/KPA-nya menjadi senilai Rp 18 triliun.

Dengan harga rumah rerata Rp 250 juta per unit, maka angka Rp 18 triliun hanya dapat membiayai 52.000 unit rumah non-MBR.

Jika dikalkulasi jumlah pembelian rumah non-MBR dengan fasilitas KPR/KPA, tunai, dan tunai bertahap, bisa diasumsikan jumlah seluruh pembelian selama 10 bulan tahun ini sebanyak 68.000 unit.

Mengacu pada hitung-hitungan di atas, total realisasi pembangunan rumah MBR dan non-MBR seharusnya sebanyak 257.000 unit.

Data tersebut, menurut Panangian, lebih tepat dan akurat digunakan oleh Kementerian PUPR ketimbang mengklaim angka-angka yang tidak masuk akal.