Pemerintah Gelar Studi Kelayakan Infrastruktur Tanjung Lesung

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com - Dalam paket kebijakan jilid enam, pemerintah fokus untuk menggerakkan perekonomian di wilayah pinggiran dengan mengembangkan kawasan ekonomi khusus (KEK). Berhubungan dengan ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertugas untuk menyediakan infrastruktur yang memadai.

"Infrastruktur di Tanjung Lesung sedang dalam perbincangan. Setelah ini akan dilakukan FS (feasibility study) untuk tol Tanjung Lesung Serang," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kepada Kompas.com, Kamis (5/11/2015).

Basuki mengatakan, untuk saat ini belum ditentukan kontraktor yang akan menggarap infrastruktur di kawasan tersebut. Nantinya, penentuan kontraktor bergantung ada tidaknya pemrakarsa atau akan dilelang investasinya.

Dia menambahkan, KEK akan seperti halnya kawasan strategis nasional di Kementerian PUPR. Tugas PUPR adalah menyediakan infrastruktur untuk kawasan tersebut, baik kawasan strategis nasional atau KEK. Pemerintah juga membangun ruas jalan tol Manado-Bitung juga untuk mendukung KEK tersebut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, saat ini ada delapan KEK yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah. KEK meliputi Tanjung Lesung (Banten), Sei Mangkei (Sumatera Utara), Palu (Sulawesi Tengah), Bitung (Sulawesi Utara), Mandalika (NTB), Morotai (Maluku Utara), Tanjung Api-api (Sumatera Selatan), dan Maloi Batuta Trans Kalimantan (Kalimantan Timur).

Pada saat ini, baru dua KEK yang pengoperasiannya sudah dicanangkan Presiden Jokowi pada awal 2015. Sedangkan selebihnya sedang dalam tahap pembangunan.