Kompas.com - 22/10/2015, 22:00 WIB
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepemilikan rumah merupakan hak dan impian banyak orang. Tak terkecuali bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk membantu MBR, pemerintah mendukungnya melalui melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

"Tapera ini memang sangat kita butuhkan, kenapa? Karena untuk menyediakan rumah bagi MBR dibutuhkan jumlah pembiayaan atau dana yang sangat besar. Kalau kita hanya mengandalkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat terbatas," jelas Direktur Jenderal Pembiayan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitorus, sesaat setelah mengikuti rapat pansus RUU Tapera, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Maurin menambahkan, alokasi APBN untuk sektor perumahan relatif tidak mencukupi. Hal itu terlihat dari total belanjanya yang hanya mencapai angka 0,5 sampai 1 persen, padahal kebutuhannya melebihi dari itu.

Adanya Tapera ini nantinya akan membantu MBR dalam masalah pembiayaan rumah. Seperti diketahui, harga rumah kini tidak terlalu bersahabat bagi MBR.

"Kalau Tapera jadi, akan ada dana atau pembiayaan yang sangat besar yang berasal dari iuran para peserta. Jadi iuran para peserta ini akan digunakan untuk membantu para peserta ini dalam memperoleh rumah. Jadi ini sangat kita perlukan dan positif bagi upaya mengatasi backlog perumahan," ungkap Maurin.

Pada dasarnya, RUU Tapera ini mencoba mengakomodasi dan membantu MBR untuk bisa memiliki rumah. Namun, tak menutup kemungkinan juga untuk rakyat non-MBR ikut dalam program Tapera ini.

"Jadi kita lihat nanti Tapera ini diprioritaskan untuk MBR. Itu satu, diprioritaskan. Kedua, peserta Tapera ini juga kita usulkan mereka yang menabung dapat menarik tabungannya ini sekali dalam masa keanggotaannya untuk kepentingan perumahannya. Jadi misalnya ada penabung walaupun dia bukan MBR, dia bisa menarik uangnya untuk renovasi rumahnya," tandas Maurin.

RUU Tapera juga diharapkan mampu menjawab permasalahan yang timbul dari implementasi Program Nasional Pembangunan Satu Juta Rumah. Namun, RUU yang rencananya selesai pada Maret 2016 ini masih butuh waktu dua tahun sebelum bisa digunakan. Artinya, Undang-Undang Tapera baru secara operasional berguna pada 2018.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.