Peran Perumnas sebagai Penyedia Rumah Rakyat Perlu Diperkuat

JAKARTA, KOMPAS.com - Peran dan fungsi Perum Perumnas dalam hal penyediaan hunian layak khususnya bagi masyarakat tidak mampu harus diperkuat dan didukung penuh. Dukungan itu di antaranya berupa perkuatan fungsinya sebagai housing development board (HBD).

"Bank Dunia melihat Perumnas lembaga yang paling diakui banyak mengelola rumah publik dan misinya di daerah-daerah masih jalan, meski dari tahun 1970-an sampai sekarang peranannya kian menurun," kata Direktur Eksekutif Housing Resources Center (HRC) Mahditia Paramita dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (30/9/2015).

Mahditia yang juga merupakan spesialis di Bank Dunia berpendapat penguatan fungsi Perumnas diyakini dapat mewujudkan Program Nasional Sejuta Rumah yang menjadi andalan pemerintah saat ini guna mengatasi backlog perumahan.

Menurut Mahditia, saat ini Bank Dunia bersama pemerintah tengah mengkaji usia orang Indonesia mampu mencicil sewa rumah dan membeli rumah. Informasi ini penting agar dapat dibuat skema kepemilikan hunian yang mampu diakses masyarakat.

"Dalam hal ini, Bank Dunia merekomendasikan skema sewa menajdi hak milik agar dapat dipertimbangkan. Nanti jika saya ingin pindah ke kota lain, saya bisa jual lagi ke Perumnas. Di kota yang baru, saya bisa beli rumah lewat Perumnas juga,” kata dia.

Pusat layanan

Selain itu, tambah dia, revitalisasi rumah susun (rusun) perlu segera dilakukan. Bangunan rusun yang sudah tua bisa dipugar untuk kemudian dibangun dengan jumlah lantai yang lebih besar dan fasilitas layanan yang lebih bagus.

Pemerintah bisa mengumpulkan beberapa BUMN yang memiliki lahan terbengkalai (idle) luas agar dikelola oleh Perumnas untuk dibangun hunian rakyat. Pengelolaan sesuai perjanjian yang disepakati dan jika habis masa pengelolaannya diserahkan ke BUMN bersangkutan.

Pemerintah juga perlu mendorong agar pemda-pemda bisa bekerjasama dengan Perumnas untuk mengembangkan kawasan hunian dan permukiman, melalui kerja sama dengan BUMD-BUMD.

Sementara Perumnas bisa menyediakan terobosan layanan seperti home care unit. Jika masyarakat membutuhkan perbaikan dapur, bisa panggil Perumnas untuk perbaikan tersebut.

Ke depan, Perumnas juga perlu membuat pusat layanan (call center) 24 jam tentang fasilitas rusunawa di seluruh Indonesia. Hal ini tentu saja membutuhkan dukungan pemerintah untuk investasi teknologi informasinya.

Perumnas bisa mengakses pendanaan jangka panjang dari Bank Dunia untuk pengembangan permukiman dan land bank. Namun, hal tersebut masih perlu dilihat Bank Dunia selaku pendonor dan regulasi pinjaman oleh BUMN.

HDB

Menurut Mahditia, pembentukan housing development board (HDB) di Indonesia saat ini sudah dalam arah yang tepat dan tinggal melakukan berbagai aspek penguatan. Kelak, fungsi Perumnas sebagai HDB bukan lagi hanya membangun rumah tapi sudah mengarah kepada pengembangan kawasan permukiman.

Dalam rangka mewujudkan pengembangan kawasan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, dibutuhkan campur tangan pemerintah termasuk memberikan mandat untuk melakukan eksekusi pengadaan lahan.

Pasalnya, biaya terbesar untuk membangun rumah terletak pada harga tanah. Untuk itu dibutuhkan intervensi dari pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menyediakan cadangan tanah (land bank) di sejumlah daerah.

Adapun keberhasilan dari Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah sangat bergantung pada upaya pemerintah dalam mengendaikan harga rumah sehingga tetap terjangkau masyarakat yang disasar. Untuk itu, selain lahan juga perlu ada kebijakan untuk pengadaan bahan bangunan.

Bank Dunia juga telah memberikan sejumlah model penguatan national health account (NHA) kepada pemerintah yang telah dikembangkan di berbagai negara yang berhasil dalam mendukung program pembangunan rumah termasuk mendefinisikan fungsi dan peranan HDB nantinya. Bank Dunia juga telah memberikan masukan mengenai mekanisme pemberian subsidi.

"Perlu diberikan pengertian kepada masyarakat untuk mendapatkan kredit murah perumahan juga perlu untuk menyisihkan penghasilan untuk membeli rumah," ujar Mahditia.

Tabungan ini penting bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal karena dari masyarakat berpenghasilan menengah bawah hanya 40 persen saja yang bekerja di sektor formal,  sedangkan 60 persen sisanya bererja di sektor informal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.