Kompas.com - 18/08/2015, 14:42 WIB
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menandatangani perjanjian nota kesepahaman dengan Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Perjanjian ini dibuat untuk memastikan aset-aset milik Kowani tidak beralih tangan.

"Organisasi kewanitaan ini kan konfederasi punya anggota. Problema yang biasa muncul soal kesekretariatan, soal status kepemilikan kantor-kantor kesekretariatan. Tanggung jawab Kowani memastikan status itu," ujar Menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Dalam hal ini, tutur Ferry, Kementerian ATR/BPN membantu untuk mengetahui dan mengidentifikasi hal-hal yang harus Kowani lakukan untuk penyelamatan aset-aset itu.

Dia juga mendorong Kowani untuk menginventarisasi dan melaporkan status kantor-kantor organisasi di seluruh Indonesia. Dari data itu, bisa dideteksi status kantor organisasi dan diidentifikasi aset-aset yang sudah beralih.

"Organisasi-organisasi itu harus mencatat dengan baik aset-asetnya. Selama ini, urusan aset sering terabaikan. Saat organisasi belum mengurus aset, kemudian ada pihak lain atau pengurus yang sudah tidak menjabat lagi jadi anggota, dan mengambil alih aset, bakal kerepotan," jelas Ferry.

Ferry menambahkan, setidaknya sampai 2019 atau periode kepemimpinan Ketua Umum Kowani Giwo Rubianto Wiyogo berakhir, data administrasi aset Kowani bisa terkumpul.

Legalisasi HGB menjadi hak milik

Sementara itu, menurut Giwo, sejauh ini yang sudah terdata adalah aset Kowani yang berada di Jakarta dan Yogyakarta. Dalam kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN, ia fokus menginventarisasi kepemilikan aset Kowani dan organisasi anggota.

Dengan bantuan Kementerian ATR/BPN, Kowani bisa lebih mudah melegalisasi aset-asetnya. Dengan begitu, kata Giwo, aset-aset Kowani yang ada sejak 1928 tidak berkurang. Giwo juga mengajak seluruh anggota untuk berkonsolidasi meningkatkan hak aset Kowani.

Giwo mengharapkan agar aset-aset yang dilegalisasi, statusnya bisa menjadi hak milik. Selama ini, karena atas nama organisasi, kepemilikan sertifikatnya bersatus hak guna bangunan (HGB) yang perlu diperpanjang pada saat-saat tertentu.

"Apa bisa supaya lebih fokus kepemilikan hak milik organisasi. Tujuannya untuk mengurangi permasalahan proses perpanjangan menjadi milik organisasi," ucap Giwo.

Menurut dia, karena proses perpanjangan inilah yang sering menimbulkan masalah di lapangan. Saat organisasi belum memperpanjang, ada pihak yang tidak bertanggung jawab mengambil alih aset Kowani.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.