REI Kukuh Memperjuangkan Kepemilikan Properti untuk Orang Asing

Kompas.com - 08/07/2015, 23:07 WIB
Mengapa negara Indonesia sampai saat ini tidak terjadi bubble properti ? Hal paling membedakan dengan negara lain yang rentan terjadi bubble adalah negara-negara yang menerapkan dibukanya kran kepemilikan asing di negaranya. www.shutterstock.comMengapa negara Indonesia sampai saat ini tidak terjadi bubble properti ? Hal paling membedakan dengan negara lain yang rentan terjadi bubble adalah negara-negara yang menerapkan dibukanya kran kepemilikan asing di negaranya.
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.om - Real Estat Indonesia (REI) kukuh memperjuangkan hak milik properti bagi orang asing. Usulan ini bukan tanpa alasan. Menurut Ketua Kehormatan REI Enggartiasto Lukita, jika keran kepemilikan properti asing dibuka, pemasukan untuk negara juga akan besar. Mengingat kondisi ekonomi di Indonesia masih lemah.

"Kita realistis melihat kondisi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi maksimal kita 5 persen. Target pajak tidak tercapai," ujar Enggar saat berbincang dengan media di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Rabu (8/7/2015).

Enggar melanjutkan, kondisi ini diperburuk, saat ekstensifikasi pajak tidak dilakukan. Penerimaan atas pajak pun makin menurun dan jauh dari ekspektasii. Dengan demikian, diperlukan arus dana masuk atau capital inflow yang baru untuk mendatangkan perekonomian negara yang lebih baik.

Saat orang asing mau berinvestasi di Indonesia, ada keterkaitannya dengan keinginan mereka untuk membeli properti.

"Kita mau jelaskan, maksud membeli properti bukan berarti seumur hidup, tetapi properti bisa diperjualbelikan dalam jangka panjang. Hak warga Indonesia saja tidak ada seumur hidup," kata Enggar.

Peraturan yang rumit

Hak kepemilikan properti di Indonesia sendiri sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Tujuan penerbitan UU saat itu, kata Enggar, adalah untuk membendung arus modal asing di Indonesia. Menurut dia, UU ini sudah ketinggalan zaman.

"Salah tidak UU tersebut dilahirkan? Tidak salah, kecuali kalau kita harapkan era itu terjadi sekarang," sebut Enggar.

Ia mencontohkan, saat Tiongkok mengubah UU, aliran ekonominya menanjak dan banyak masyarakat sejahtera. Oleh sebab itu, menurut Enggar, UUPA harus diamandemen, karena menghambat investasi Indonesia. Pasalnya, UUPA membagi hak atas tanah dan properti terlalu banyak dan menumpuk.

Saat ini, setidaknya macam-macam hak yang diatur antara lain hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak ulayat, hak pengelolaan lahan, dan hak milik.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X