Kementerian PUPR Kejar Target Penyerapan 93 Persen Akhir Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kendati Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki anggaran yang terbesar dibandingkan kementerian lain, yaitu Rp 118,5 triliun, namun penyerapannya masih sangat minim, baru 14,8 persen.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Taufik Widjoyono pun mengakui angka tersebut masih sangat kecil, mengingat saat ini sudah memasuki bulan ke tujuh tahun 2015.

"Dari Rp 118,5 triliun, penyerapan baru mencapai 14,8 persen. Berarti dari Rp 118,5 triliun, baru terserap Rp 17,5 triliun. Ini masih kecil," ujar Taufik di Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Taufik mengatakan, seharusnya penyerapan bulan ini sudah mencapai 24 persen. Namun, hal ini tidak tercapai atau terlambat karena proses lelang baru berlangsung 15 Mei 2015.

Meski begitu, Taufik berharap, sampai akhir tahun target penyerapan bisa mencapai 93 persen. Sedangkan penyerapan tertinggi yang pernah dicapai Kementerian PUPR adalah 94 persen.

Untuk mengejar target tersebut, tutur Taufik, pemerintah akan melakukan pengendalian. Caranya adalah melalui pengecekan dengan frekuensi yang lebih sering.

"Sehari tiga kali dicek. Kita punya basis data, jadi kalau ada yang telat kita kejar siapa penanggung jawabnya di lapangan. Yang lambat langsung dieksekusi," tegas Taufik.

Lambat

Selain itu, lanjut Taufik, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, menginginkan pembagian kerja di lapangan dalam dua pergantian waktu kerja (shift) dengan menyiapkan teknologi mutakhir. Misalnya, dalam pembangunan jembatan, dengan menggunakan teknologi dan pekerja dua shift, maka pekerjaan akan cepat selesai.

Sementara itu, Taufik menyebutkan, terkait direktorat jenderal yang penyerapannya paling lambat masing-masing secara umum adalah Cipta Karya. Penyebabnya, direktorat ini memiliki satuan kerja atau satker sampai ke kabupaten. Taufik juga tidak mempermasalahkan lambatnya penyerapan oleh direktorat tersebut, karena paketnya kecil-kecil.

Selain Cipta Karya, Direktorat Sumber Daya Air juga termasuk yang paling lambat penyerapannya. Pasalnya, SDA sangat erat kaitannya dengan tanah yang perlu pembebasan dan juga proyek bertahun-tahun.

Sebelumnya diberitakan, sampai tanggal 2 Juli 2015, anggaran Kementerian PUPR telah terserap sebesar 14,80 persen atau senilai Rp 17,5 Triliun dari alokasi tahun anggaran (TA) 2015 sebesar Rp 118,5 Triliun.

Kementerian PUPR menyediakan 14.501 paket yang tersebar lintas direktorat jenderal di seluruh Tanah Air. Hal ini menjadi laporan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Sidang Paripurna yang membahas mengenai serapan dana APBN yang digelar di Istana Negara, Kamis (2/7/2015).

Untuk itu, sejumlah program strategis di Kementerian PUPR bakal digenjot pelaksanaannya. Termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 26,8 Triliun yang disebar ke daerah-daerah, akan dipercepat realisasinya, baik DAK Jalan, Irigasi, Air Minum, dan Sanitasi.