Kompas.com - 25/06/2015, 04:41 WIB
Area yang terkena dampak lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terlihat dari udara, Kamis (5/3/2015). Sembilan tahun  setelah semburan lumpur tersebut mulai berlangsung, pembayaran ganti rugi terhadap warga yang terkena dampak dari lumpur tersebut belum seluruhnya tuntas. 



Kompas/Ferganata Indra Riatmoko (DRA)

05-03-2015 KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKOArea yang terkena dampak lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terlihat dari udara, Kamis (5/3/2015). Sembilan tahun setelah semburan lumpur tersebut mulai berlangsung, pembayaran ganti rugi terhadap warga yang terkena dampak dari lumpur tersebut belum seluruhnya tuntas. Kompas/Ferganata Indra Riatmoko (DRA) 05-03-2015
|
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyiapkan dana talangan untuk mengganti rugi korban lumpur Lapindo, di Sidoarjo, Jawa Timur. Dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu ditargetkan akan cair pada Juni ini.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah berupaya supaya target ini tidak mundur.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Harusnya tadi malam tanda tangan perjanjiannya. Tapi, ada koreksi sanksi-sanksi," ujar Basuki di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2015).

Perjanjian itu, lanjut Basuki, berisi ketentuan jumlah denda yang harus dibayarkan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) jika telat membayarkannya kepada pemerintah. Selain itu, perjanjian tersebut juga mencangkup proses peminjaman, pengembalian dan besaran bunga yang harus dibayarkan PT MLJ.

Basuki menjelaskan, Presiden masih ingin melihat isi perjanjiannya terlebih dahulu sebelum dilakukan penandatanganan antara pemerintah dengan PT MLJ. Saat ini, kata Basuki, proses perampungan isi perjanjian tengah dilakukan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PUPR Rildo Ananda Anwar bersama Sekretariat Kabinet (Setkab).

"Kalau sudah selesai, perjanjian ditandatangani," ujar Basuki.

Total nilai dana talangan yang dikeluarkan pemerintah sendiri, Basuki menyebutkan, sebesar Rp 827 miliar. Dana itu termasuk untuk memelihara strukturnya, yaitu tanggul dan lumpurnya. Sementara yang disalurkan kepada masyarakat adalah Rp 781 miliar.

Sebelumnya, Lapindo sendiri sempat meminta bebas bunga dan bebas pajak untuk pengembalian dana talangan tersebut. Pasalnya, dana tersebut berasal dari APBN.

Menurut Direktur Utama PT MLJ Andi Darussalam, sejak dana talangan dialokasikan dalam APBN 2015, pihaknya kerap menggelar pertemuan dengan pemerintah. Bahkan, PT MLJ juga mengikuti proses verifikasi dari BPKP tentang data kewajiban yang sudah dibayarkan dan belum dibayarkan oleh Lapindo.

Hasilnya ditemukan selisih. Sisa kewajiban pembayaran ganti rugi korban lumpur di dalam peta area terdampak yang menjadi tanggung jawab perusahaan sebelumnya Rp 781 miliar, tetapi setelah diverifikasi menjadi Rp 827 miliar.

Sementara itu, aset Lapindo dari data korban yang sudah dibayar, sebelumnya Rp 3,3 triliun. Tetapi, setelah diaudit menjadi Rp 2,7 triliun. Adapun besarnya dana talangan yang disiapkan dalam APBN Rp 781 miliar.

Pembayaran kepada warga akan dilakukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dengan rekomendasi dari PT MLJ selaku juru bayar Lapindo. PT MLJ tetap akan melakukan verifikasi, terutama menyangkut nilai yang akan dibayarkan kepada warga korban.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.