Pakar Sebut "Groundbreaking" Sejuta Rumah Hanya Pencitraan

"Kebanyakan pencitraannya. Di bawah (pemerintahan Presiden Joko Widodo) Jokowi ini, menteri hanya satu (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Pekerjaan menteri hanya dibantu dirjen (direktur jenderal)," ujar Panangian kepada Kompas.com, Minggu (17/5/2015).

Panangian membandingkan, pada saat pemerintahan dipegang oleh Presiden RI ke-6 Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibagi menjadi dua menteri, yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan Rakyat. Dengan disatukannya kedua kementerian itu, lanjut Panangian, pembagian tugasnya menjadi saling tumpang tindih antara infrastruktur dan perumahan.

Dia mengatakan, perumahan yang dulu merupakan satu kementerian tersendiri saja sudah sarat masalah, apalagi jika disatukan dengan PU. Terkait kegiatan groundbreaking yang dilakukan Kementerian PUPR pada 29 April silam, menurut Panangian, tidak bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan program sejuta rumah.

"Groundbreaking itu pencitraan. Semangat mereka bisa-bisa saja, tapi itu belum menyelesaikan masalah," kata Panangian.

Pasokan

Mengingat pemerintah melimpahkan pembangunan sebanyak 600 ribu unit kepada pengembang, lanjut Panangian, hal tersebut belum didukung kebijakan dan kemudahan bagi pengembang (supply). Kebijakan yang ada saat ini hanya fokus pada keterjangkauan masyarakat (demand), misalnya uang muka satu persen dan bantuan uang muka sebesar Rp 4 juta.

"Kebijakan itu cenderung hanya melihat sisi demand. Kita tahu kalau di market itu ada demand dan supply. Persoalannya ini supply, bukan di demand," tutur Panangian.

Panangian menjelaskan, aspek suplai adalah masalah lama dan itu karena pemerintah tidak bisa membangun rumah secara mandiri. Jika pemerintah tidak mampu memproses terobosan baru terkait pengadaan suplai tersebut, maka masalah perumahan tidak akan usai.

Dia mengatakan, pemerintah harus jeli melihat kebutuhan pengembang untuk membangun 600 ribu rumah. Jika hanya fokus meringankan masyarakat untuk mendapatkan rumah tanpa dibarengi ketersediaan suplai, maka demand akan semakin menumpuk.

"Sepuluh tahun SBY membangun 100 ribu per tahun saja susah, apalagi 600 ribu. Darimana jalannya," kata Panangian.

Sementara itu, lanjut dia, soal kemudahan perizinan yang dijanjikan pemerintah kepada pengembang, hal tersebut belum terlaksana secara maksimal. Belum semua daerah di Indonesia telah memangkas perizinan dan membuat kepengurusan pada satu pintu.

Selain itu, tambah Panangian, asosiasi perumahan di Indonesia juga belum satu irama dalam memberantas persoalan rumah rakyat. Dengan demikian, hal ini menambah panjang daftar persoalan perumahan di Indonesia.