Tingkatkan Kualitas Infrastruktur, Pemerintah Panggil Tenaga Ahli Jepang

JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah menjadi rahasia publik output  infrastruktur Indonesia masih jauh di bawah Malaysia, Singapura, dan Tiongkok. Bahkan, World Bank mencatat, kualitas infrastruktur kita masih buruk.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menekankan akan mengutamakan kualitas infrastruktur, termasuk jalan-jalan, dengan menyiapkan tim khusus.

"Kualitas jadi yang diutamakan. Kualitas kita masih di bawah Singapura, Thailand, Malaysia. Ini yang saya sampaikan untuk meningkatkan kualitas itu," ujar Basuki, di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (21/4/2015).

Basuki menjelaskan, cara meningkatkan kualitas itu adalah dengan membentuk advisory team yang mulai bekerja pada pertengahan Mei 2015. Tim ini terdiri dari 5 tenaga ahli asing dan 10 tenaga nasional yang membantu menteri secara khusus dalam memonitor pelaksanaan kegiatan infrastruktur khususnya jalan, permukiman perumahan dan sumber daya air.

Teknisi ahli internasional tersebut berasal dari Jepang. Sementara untuk 10 tenaga nasional Basuki mengaku tengah menyeleksi beberapa nama.

"Nama yang saya ambil cukup kuat, ada praktisi dari PU, ada yang purna tapi masih oke, dan punya passion. Pertengahan Mei mudah-mudahan sudah mulai," kata Basuki.

Pada praktiknya, tambah dia, tim ini akan mengawasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur di lapangan. Tim tersebut akan dikontrak per tahun.

Kualitas infrastruktur rendah

Dari pemetaan World Bank tahun 2012, kualitas infrastruktur Indonesia ternyata masih di bawah Thailand, Malaysia, dan Tiongkok. Sementara jika dibandingkan dengan India kualitasnya sama. Kualitas infrastruktur Indonesia hanya sedikit lebih tinggi di atas Vietnam dan Filipina.

Begitu pula dengan kualitas jalan, yang masih rendah dibandingkan Thailand, Malaysia, dan Tiongkok. Dari pemetaan tersebut juga didapat kesimpulan, bahwa walaupun alokasi dana untuk jalan meningkat sangat tajam, namun peningkatan output jalan tidak terlihat.

Hal tersebut disebabkan karena sebagian dana terserap untuk kenaikan satuan biaya pembangunan jalan, mulai dari material maupun sumber daya manusia. Sebagai contoh, sejak 2004-2010, satuan biaya konstruksi mengalami kenaikan dari Rp 1,4 miliar menjadi Rp 6 miliar.

"Seberapa pun kita tambah pagunya dengan adanya kenaikan satuan biaya, output-nya tidak akan secepat penambahan pagu tadi," tutur Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani.

Selain itu, World Bank juga mencatat bahwa umur jalan di Indonesia relatif pendek sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam waktu dekat setelah pembangunan selesai. Laporan World Bank ini bisa menjadi masukan agar eksekusi anggaran sejalan dengain kenaikan alokasi untuk Kementerian PUPR.