Kelola Sumber Daya Air, Pemerintah Masih Butuh Swasta

Kompas.com - 20/04/2015, 20:29 WIB
Executive Director Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) Subekti dan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya Ashari Mardiono, saat konferensi pers pameran dan forum air minum dan sanitasi terbesar di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (20/4/2015). Arimbi RamadhianiExecutive Director Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) Subekti dan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya Ashari Mardiono, saat konferensi pers pameran dan forum air minum dan sanitasi terbesar di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (20/4/2015).
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi telah membatalkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) yang berarti swasta tidak lagi bisa menguasai pengelolaan air. Kewajiban ini dikembalikan pada pemerintah.

Akibat pembatalan tersebut, timbul kekhawatiran bahwa investasi swasta, baik asing maupun lokal di sektor air minum akan terhenti.

Direktur Eksekutif Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) Subekti, menampik kekhawatiran tersebut. Menurut dia, swasta masih akan cukup berperan signifikan.

"Dari anggaran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), pemerintah hanya bisa 33 persen. Peran swasta berarti 100 dikurangi 33, itu sudah cukup besar. Arahan ini tidak terlalu mengganggu (perusahaan swasta)," ujar Subekti, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (20/4/2015).

Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), saat ini capaian akses air minum baru mencapai 67 persen dengan kontribusi air minum perpipaan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PADAM) baru sekitar 25 persen dan akses sanitasi layak sekitar 60 persen.

Di sisi lain, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 akn terus digenjot melalui program "100-0-100" yang dicanangkan pemerintah melalui Kementerian PUPR.

Tujuan program ini, menyediakan 100 persen akses air minum yang aman, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak bagi masyarakat hingga 2019 mendatang.

Dengan kata lain, kata Subekti, untuk mencapai target tersebut, pemerintah harus meraih rata-rata capaian 6-7 persen per tahun di bidang air minum dan sanitasi.

Untuk meraih capaian tersebut, dibutuhkan investasi tak kurang dari Rp 274,8 triliun. Melalui APBN, pemerintah pusat diperkirakan hanya mampu memberikan kontribusi sebesar Rp 90,7 triliun atau sekitar 33 persen dari total kebutuhan investasi.

Kekurangan sebesar Rp 184,1 triliun lainnya, diharapkan dapat dipenuhi melalui dana APBD, internal PDAM, kerja sama pemerintah dengan swasta (KPS) atau melalui pinjaman ringan dari kalangan perbankan.

"Satu pelanggan paling tidak butuh investasi Rp 10 juta. Untuk 27 juta pelanggan, berarti butuh Rp 270 triliunan. Ini butuh keterlibatan swasta. Kalau 270 bisa dipenuhi oleh pemerintah, ya bungkus. Pertanyaannya, di Indonesia sekarang tantangannya mempercepat akses. Sejak merdeka hingga sekarang baru 10 juta pelanggan," jelas Subekti.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X