Swasta Tak Diharamkan Kelola Sumber Daya Air

Kompas.com - 08/04/2015, 19:00 WIB
Tahun ini Palyja juga akan menambah Booster Pump untuk menambah tekanan lebih besar sehingga pelanggan yang lokasinya jauh dari instalasi dapat terlayani dengan baik. Dok PalyjaTahun ini Palyja juga akan menambah Booster Pump untuk menambah tekanan lebih besar sehingga pelanggan yang lokasinya jauh dari instalasi dapat terlayani dengan baik.
|
EditorHilda B Alexander
JAKARTA, KOMPAS.com - Menanggapi tuntutan agar pemerintah melakukan pengelolaan air secara mandiri melalui pemberdayaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tanpa pelibatan swasta, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan akan segera menjalankan hak pengelolaan yang telah dimandatkan Mahkamah Konsitusi (MK).

Namun demikian, menurut Basuki, perusahaan swasta masih tetap bisa dilibatkan untuk ikut dalam mengelola sumber daya air dengan syarat-syarat tertentu.

"Hak pengelolaan memang harus dilakukan oleh negara. Kami akan meminimalisasi keterlibatan perusahaan swasta. Tapi bukan berarti pihak swasta ini haram untuk terlibat," ujar Basuki ketika Diskusi dan Peluncuran Buku 'Tata Kelola Air di Paris: Kisah Sukses Pengelolaan Air oleh Pemerintah Kota' di Kompas Gramedia Palmerah, Palmerah Barat, Jakarta, Rabu (8/4/2015).

Basuki berpendapat, dalam enam prinsip dasar pengelolaan sumber daya air (SDA) yang diputuskan oleh MK, keterlibatan swasta masih diperbolehkan dengan memberlakukan aturan yang ketat. Oleh karena itu, PUPR akan melakukan pembatasan tersebut lewat perancangan Peraturan Pelaksanaan (PP) serta Undang-undang (UU) SDA yang baru.

"Untuk membatasi keterlibatan swasta dalam pengelolaan SDA, kami akan buat RPP dan RUU yang baru. RPP ini direncanakan selesai bulan April 2015 ini," lanjut Basuki.

Basuki juga mengungkapkan agar RPP dan RUU ini dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat, PUPR akan mengadakan public hearing atau dengar pendapat di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan pada Kamis (8/4/2015).

"Agar bisa mengakomodasi semua kepentingan dan sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh MK, kami akan mengundang semua stakeholder  besok dalam public hearing yang diadakan di Kantor Kementerian PUPR," tandas Basuki.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Indonesia dituntut untuk mengelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) nasional secara profesional, agar masyarakat Indonesia bisa mendapatkan akses air yang mudah dan terjangkau.

Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid menjelaskan persoalan air ini berdampak besar pada kehidupan masyarakat, karena air merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia.
 
"Air ini dampaknya luar biasa bagi masyarakat. Air berpengaruh terhadap aspek konsumsi, sanitasi, kesehatan, keuangan, dan banyak lagi. Namun masalahnya masih ada 30 persen masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan akses air. Secara langsung hal ini menghilangkan hak-hak mereka," papar Yenny.
 
Hilangnya hak-hak masyarakat tersebut, lanjut Yenny, merupakan persoalan nasional yang memerlukan tindak lanjut cepat. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah dengan pengambilan otoritas pengelolaan air swasta oleh PDAM atau pemerintah.
 
"Pemerintah harus mampu, dan percaya diri untuk mengambil alih pengelolaan air dari swasta. Bisa diperkirakan kalau diambil alih pemerintah, PDAM masih bisa menghemat Rp 7 miliar," tambah Yenny.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X