Kompas.com - 12/03/2015, 18:05 WIB
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkembangan lingkungan strategis seperti melemahnya nilai rupiah, dicabutnya UU Nomor 7/ Tahun 2004  tentang Sumber Daya Air, belum adanya satu pintu pemerintah dalam mengatur kemitraan dengan swasta (KPS), membuat ketidakpastian berkepanjangan di kalangan investor yang tertarik masuk ke sektor infrastruktur secara keseluruhan.

Oleh karena itu, menurut Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), Bernardus Djonoputro, percepatan realisasi pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas jajaran Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo. Pemerintah, dalam hal ini kementerian-kementerian terkait lain, harus segera mengambil keputusan mengenai pola KPS, dan mengumumkan daftar proyek-proyek prioritas.

"Dengan demikian program percepatan pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan industri (KI), jalan bebas hambatan, pembangkit listrik, pelabuhan, dan sebagainya bisa segera masuk ke tahap tender, atau melalui skema unsolicited," tutur Bernardus kepada Kompas.com, Kamis (12/3/2015).

Bernardus menilai, langkah kementerian terkait yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang langsung bergerak menyiapkan aturan baru, sangat tepat. Kekisruhan dalam aturan air minum kemasan yang terjadi, tidak boleh mengganggu usaha pemerintah mengembangkan pasokan air minum dari PDAM.

"Usaha penyehatan dan penguatan PDAM dan rencana mendirikan Badan Penyelenggara Air Minum sangat tepat, dan harus segera dilaksanakan. Karena saat ini berbagai kontrak penyediaan air bersih KPS untuk meningkatkan kinerja pasokan PDAM sudah lama berlangsung, baik skema build operate and transfer (BOT), konsesi penuh maupun pola business to business," papar Bernardus.

Dengan begitu, minimal ada beberapa KEK, dan KI yang bisa dibangun seperti Tanjung Lesung, Palu, atau infrastruktur air bersih Semarang Barat, Pekanbaru, dan sarana transportasi massal di kota-kota bisa segera bergerak. Peran pemerintah diharapkan dapat menyerasikan dan mengoordinasi persiapan proyek secara terintegrasi.

Namun, kata Bernardus, harus dihindari dinamika yang terjadi saat ini justru menelantarkan apa yang sudah baik. Perangkat dan aturan terkait KPS harus dioptimalkan dan dilengkapi. Salah satunya dengan membentuk institusi khusus KPS.

Selain itu diperlukan kepemimpinan KPS di level pemerintah pusat yang fokus pada proyek-proyek prioritas, menjadi komandan reformasi kebijakan infrastruktur, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan menjadi jembatan dengan investor trans-nasional, institusi keuangan doemstik, dan mancanegara.

Perpres segera diterbitkan

Untuk itu, rancangan Peraturan Presiden (perpres) tentang Kemitraan Pemerintah dengan Badan Usaha, yang sekarang beredar untuk menunggu tanda tangan Presiden harus segera dilansir. Hal ini sangat penting mengingat kerangka kebijakan dan institusi KPS, akan memberikan rasa percaya di kalangan investor, serta dalam jangka panjang menghasilkan nilai tambah aset-aset yang dikelola melalui pola KPS.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.