Awas, Pengelola Apartemen Gampang Diintervensi Pengembang!

Kompas.com - 04/03/2015, 21:37 WIB
Ilustrasi. apartemen Arimbi Ramadhiani/KOMPAS.comIlustrasi. apartemen
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan apartemen di Jakarta, boleh sangat gencar. Namun sayangnya itu tak disertai pengelolaan profesional, transparan, dan akuntabel. Indikasinya,  terlihat dari banyaknya pengaduan mengenai apartemen di sektor properti kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Di antara sekian banyak masalah yang mendominasi pengaduan adalah dua masalah internal yakni penetapan tarif uang sewa, Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dan penggunaan serta pengelolaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Penetapan tarif sewa, dan IPL seringkali dilakukan secara sepihak oleh Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) tanpa melalui musyawarah dengan seluruh penghuni. Konsumen menuding P3SRS membawa kepentingan pengembang. Pasalnya, keanggotaan P3SRS juga terdapat unsur pengembang. Ada bisnis yang mereka kelola dalam keanggotaan P3SRS.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI), Panangian Simanungkalit, berpendapat, praktek penetapan uang sewa, IPL atau masalah internal lainnya yang melibatkan P3SRS bisa saja terjadi. Terlebih saat unit-unit apartemen tidak banyak terisi.

"Itu kan paguyuban. Mereka (pengembang) yang membuat seperti itu, seperti rukun tetangga (RT) saja. Menurut hukum, apartemen yang sudah dijual, setahun kemudian pengembang wajib mentransfer haknya kepada paguyuban," ujar Panangian kepada Kompas.com, Rabu (3/3/2015).

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Tata Laksana Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Sederhana Milik (P3SRS), P3SRS wajib dibentuk. Anggota P3SRS adalah pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik rumah susun.

Tujuannya, agar kepentingan pemilik dan penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan bagian bersama, dapat diurus secara terstruktur dan tersistem. Salah satu tugas yang diemban oleh P3SRS adalah penetapan uang sewa.

Karena pembentukan P3SRS ini difasilitasi dan dikelola oleh pengembang, muncul pemikiran bahwa pengembang bisa sewaktu-waktu mengubah uang sewa atau pungutan lainnya kepada penghuni dengan mengintervensi P3SRS.

Dengan demikian, menurut Panangian, satu tahun setelah dibangun, unit apartemen merupakan tanggung jawab pemilik. Meski begitu, jika kondisi apartemen banyak yang kosong, maka pengembang secara otomatis memiliki otoritaslebih.

"Hak veto ada di pengembang. Kalau mayoritas milik pengembang, seperti perusahaan, itu punya andil. Pengembang mudah melakukan intervensi. Hukum memungkinkan itu," kata Panangian.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.