Kompas.com - 06/01/2015, 11:03 WIB
Kondisi Waduk Pluit di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (4/1/2015). Relokasi warga penghuni rumah semipermanen di sisi timur Waduk Pluit akan dipercepat karena rumah-rumah tersebut rawan ambrol seiring cuaca ekstrem dan hujan lebat. Kompas / HERU SRI KUMOROKondisi Waduk Pluit di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (4/1/2015). Relokasi warga penghuni rumah semipermanen di sisi timur Waduk Pluit akan dipercepat karena rumah-rumah tersebut rawan ambrol seiring cuaca ekstrem dan hujan lebat.
|
EditorLatief

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menjadikan kawasan kumuh di Indonesia pada 2019 sebesar nol persen, mengundang kritik. Pemerintah boleh optimistis, tetapi tetap harus dibarengi dengan upaya dan kerja sama dengan pihak lain.

Wakil Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Elkana Catur Hardiansah menilai, Kementerian Pu-Pera tidak bisa bekerja sendirian untuk mewujudkan program ini dalam kurun waktu lima tahun.

"Kalau konteksnya menangani fisik, saya rasa dengan perhitungan angka yang disajikan (dalam lima tahun), Kementerian PU-Pera bisa memenuhi target itu. Tapi, kalau cuma PU-Pera sendiri, ya beratlah angka itu," jelas Elkana kepada Kompas.com, Senin (5/1/2014).

Dia menyebutkan, beberapa pihak yang bisa bekerjasama dengan Kementerian Pu-Pera terkait dengan program ini, misalnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Kementerian Agraria, dan Kementerian Kelautan yang bisa membantu membangun kampung nelayan. Hal itu perlu dilakukan agar program penanganan kawasan kumuh tidak semata bicara perbaikan fisik saja, melainkan juga cara menaikkan taraf hidup masyarakat di kawasan itu.

Elkana mengatakan, taraf hidup juga berpengaruh terhadap gaya hidup "kumuh". Tanpa ada kolaborasi, lanjut dia, program tersebut dikhawatirkan hanya menjadi program yang mengindahkan kawasan saja.

"Akar kekumuhannya tidak akan selesai akibat lapangan pekerjaan, taraf hidup, gaya hidup, dan budayanya tidak ikut dibenahi," ucap Elkana.

Selain itu, lanjut dia, pihak yang mutlak harus dilibatkan adalah pemerintah kota atau daerahnya. Di era desentralisasi seperti saat ini, pemerintah daerah merupakan ujung tombak pembangunan.

"Jangan sampai nanti di akhir hanya PU-Pera yang getol. Sementara yang lain, terutama pemda, adem ayem aja dengan target itu," tutur Elkana.

Ia menambahkan, pihak swasta juga bisa diikutsertakan melalui program Corporate Sosial Responsibility (CSR). Saat ini, sudah banyak program CSR yang terjun membenahi kawasan kumuh. Pemerintah, baik pusat dan daerah, hanya tinggal mengarahkan perusahaan untuk masuk ke lokasi-lokasi yang diprioritaskan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.