Gawat, Hanya 56 Persen Kabupaten/Kota yang Punya Perda Bangunan Gedung

Kompas.com - 29/12/2014, 19:01 WIB
Ilustrasi. www.shutterstock.comIlustrasi.
|
EditorHilda B Alexander
BOGOR, KOMPAS.com - Pengelolaan dan pengawasan gedung merupakan kewajiban tiap daerah sesuai amanat Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan pemerintah Nomor 36 tahun 2005.

Pada kenyataannya, meski sudah diatur demikian, masih banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki peraturan tentang bangunan gedung.

Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknis Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dian Irawati menyebutkan, dari 507 kabupaten/kota di Indonesia, yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) bangunan gedung hanya 285 kabupaten/kota.

"Sampai 2014, total Perda bangunan gedung tercatat 56,66 persen," kata Dian saat media gathering di Bogor, Senin (29/12/2014).

Dian menuturkan, untuk tahun ini hanya ada 79 Perda yang diproduksi. Dia berharap, nantinya setiap tahun tercipta 100 Perda hingga 2019.

"Sebenarnya, rancangan Perda secara keseluruhan sudah ada. Kita sudah bikin satu rancangan umum, tapi itu harus disesuaikan lagi dengan kondisi lokal," kata Dian.

Model Perda, tambah dia, harus mengikuti persyaratan teknis di daerah, karena setiap kontur tanah dan lingkungan tiap bisa berbeda. Oleh sebab itu, daerah bertanggung jawab atas Perda yang mengatur operasional pembangunan gedung.

"SLF (sertifikat laik fungsi) itu keluarnya dari Perda. (Pemerintah) pusat hanya menyediakan rancangan Perda, tetapi tetap pelaksanaannya kembali ke daerah tersebut," papar Dian.

Sayangnya, kata Dian, seringkali Pemerintah Daerah hanya memegang peraturan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan tidak terdesak untuk membuat Perda bangunan gedung. Padahal, IMB dan Perda berbeda penerapannya.

"Kalau IMB itu hanya mengatur retribusinya, sedangkan Perda bicara teknik dan fisik bangunan, misalnya struktur dan pondasi gedung yang menyangkut keselamatan dan keamanan bangunan gedung keseluruhan," kata Dian.

Sementara itu, untuk Perda penataan bangunan, baru tiga kota di Indonesia yang memilikinya, yaitu Jakarta, Bandung, dan Kuantan Sengingi, Riau. Untuk program menyusun Perda daerah, Dian menganggarkan biaya sebesar Rp 2,3 triliun.

Biaya tersebut sudah termasuk konsultan rancangan Perda dari pusat ke daerah-daerah. Selain konsultan, Dian juga menyiapkan tim ahli bangunan gedung (TABG). Tim ini mengawasi dan memantau bangunan-bangunan yang memiliki lebih dari 8 lantai dengan luas di atas 5.000 meter persegi. Tim ini terdiri dari akademisi, profesional, pemerintah, dan ahli instalasi bangunan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X