Kompas.com - 24/11/2014, 14:31 WIB
Niai kemacetan Kota Jakarta merupakan yang terparah dari ketiga kota tersebut, yaitu 42,7. Angka itu jauh di bawah rata-rata nasional, yakni 55,4. www.shutterstock.comNiai kemacetan Kota Jakarta merupakan yang terparah dari ketiga kota tersebut, yaitu 42,7. Angka itu jauh di bawah rata-rata nasional, yakni 55,4.
|
EditorLatief

JAKARTA, KOMPAS.com — Berdasarkan penelitian Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), terdapat tiga kota besar di Indonesia yang memiliki banyak permasalahan. Ketiga kota itu adalah Jakarta, Medan, serta Surabaya.

Wakil Sekretaris Jenderal Urbanisme dan Livable City IAP, Elkana Catur, menilai, ketiga kota ini indeks rata-ratanya di bawah nasional. Menurut dia, pada prinsipnya, ketiga kota tersebut memiliki persoalan unik di tiap wilayah.

"Akan tetapi, ada persoalan serupa yang nilainya di bawah rata-rata nasional, yaitu pada aspek kemacetan, pencemaran lingkungan, kondisi jalan, dan kriminalitas," ujar Elkana kepada Kompas.com di acara Rakernas REI 2014 pada pekan lalu.

Pada aspek lain, Elkana menuturkan, capaian pada tiap kota itu sangat beragam. Dia menaruh perhatian khusus pada Kota Medan karena pada aspek penyediaan listrik (36,25), pengelolaan sampah (54,5), fasilitas difabel (42,25), pemeliharaan budaya lokal (49,75), dan pemeliharaan bangunan bersejarah (46,75), nilainya berada di bawah rata-rata nasional.

Sementara itu, nilai kemacetan Kota Jakarta merupakan yang terparah dari ketiga kota tersebut,, yaitu 42,7. Angka itu jauh di bawah rata-rata nasional, yakni 55,4. Selain parahnya tingkat kemacetan, Jakarta juga dinilai buruk pada aspek kriminalitas (48,67), pencemaran (51,83), ruang terbuka hijau (51,33), lapangan pekerjaan (52,58), dan biaya hidup (52).

Elkana mengatakan, angka-angka tersebut seharusnya menjadi peringatan, khususnya untuk semua pemimpin kota, bahwa masyarakat itu tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah.

"Indikator-indikator ini dapat menjadi refleksi bagaimana respons masyarakat terhadap keberadaan ruang kota yang lahir dari kebijakan tata ruang pemerintah," ujarnya.

Pemerintah kota dapat menjadikan indikator-indikator itu untuk mengidentifikasi persoalan tiap kota. Selanjutnya, mereka melakukan perbaikan dalam bentuk kebijakan penataan ruang dan pembangunan kota sesuai dengan karakter masing-masing wilayah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.