70 Persen Daerah Indonesia Bakal Jadi Perkotaan

Kompas.com - 21/11/2014, 15:27 WIB
Hamparan sawah merupakan keindahan tersendiri dibalur nuansa pedesaan yang khas. kompas.com/FirmansyahHamparan sawah merupakan keindahan tersendiri dibalur nuansa pedesaan yang khas.
|
EditorLatief

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang dianggap menjadi faktor penentu pelaksana pembangunan nasional lima tahun ke depan selama Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kementerian tersebut menjadi penentu, karena pada pemerintahan sebelumnya pemanfaatan ruang dinilai kurang perhatian.

Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Kota dan Wilayah (IAP), Bernardus Djonoputro, mengatakan bahwa masih banyak isu strategis yang menunggu untuk diselesaikan Ferry Mursyidan Baldan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Rencana tata ruang sangat mendesak karena ruang perkotaan terus meluas.

"Selama ini rencana tata ruang belum produktif. Daerah kota kita semakin meluas. Pada 2030, 70 persen daerah di Indonesia akan menjadi kota," kata Bernardus di Jakarta, Kamis (20/11/2014).

Bernardus menuturkan, kementerian ini harus masalah tata ruang yang kini tengah mengalami perkembangan di tiap daerah. Bernardus juga berharap, Ferry mampu membawa perubahan dalam penataan ruang dan pertanahan yang lebih memperhatikan pelayanan publik.

Menurut penelitian IAP, urbanisasi terjadi secara signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Proporsi penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan bahkan diperkirakan akan mencapai 67,5 persen pada 2025. Sementara GDP (Gross Domestic Product) kawasan perkotaan diperkirakan akan mencapai 86 persen pada tahun 2030.

Penelitian yang dilakukan pada 18 kota di Indonesia dan melibatkan 1.700 responden itu dinilai berdasarkan 30 indikator. Hasilnya antara lain, tiga kota metropolitan yang nilai indeksnya di bawah rata-rata nasional, yaitu DKI Jakarta, Medan, dan Surabaya.

Wakil Sekretaris Jenderal Urbanisme dan Liveable City, Elkana Catur, mengatakan hal tersebut menjadi peringatan dalam konteks pembangunan. Peran ketiga kota tersebut dianggap dominan dalam perekonomian nasional.

"Apabila diamati per indikator, maka persoalan yang perlu diperhatikan pada ketiga kota tersebut terletak pada aspek kemacetan, RTH (Ruang Terbuka Hijau), transportasi umum dan penataan kota," tutur Elkana.

Dia menambahkan, pemerintah seharusnya berupaya meningkatkan faktor kelayakan hunian, khususnya pada ketiga kota metropolitan ini.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X