Menteri Agraria: Tak Sejengkal Pun Orang Asing Boleh Punya Tanah!

Kompas.com - 20/11/2014, 07:00 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan, didampingi Ketua DPP REI, Eddy Hussy, pada Rakernas REI di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (19/11/2014). Ferry menekankan, pihak asing tak boleh memiliki lahan di Indonesia. Orang asing juga tak boleh memiliki lahan atau pulau di perbatasan. Arimbi Ramadhiani/KOMPAS.comMenteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan, didampingi Ketua DPP REI, Eddy Hussy, pada Rakernas REI di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (19/11/2014). Ferry menekankan, pihak asing tak boleh memiliki lahan di Indonesia. Orang asing juga tak boleh memiliki lahan atau pulau di perbatasan.
|
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan, menekankan bahwa pihak asing tak boleh memiliki lahan di Indonesia. Orang asing juga tak boleh memiliki lahan atau pulau di perbatasan.

"Saya akan meninjau dan memastikan penguatan hak atas tanahnya," ujar Ferry pada Rakernas REI di Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Ferry mengatakan, pemerintah akan bekerja sama dengan badan geospasial. Upaya tersebut dilakukan untuk memetakan pulau-pulau yang menjadi batas teritorial Indonesia. Setelah jelas, pulau-pulau tersebut akan disertifikasi agar tidak serta-merta diklaim oleh negara tetangga.

"Target sertifikasi tidak akan lebih dari setahun. Perlu duduk bersama dengan pihak terkait. Kita sedang pelajari," jelas Ferry.

Namun, lanjut Ferry, meski tidak boleh memiliki lahan, pihak asing dipersilakan untuk mengembangkan usahanya di Indonesia. Para pemilik usaha yang berasal dari asing itu nantinya hanya berstatus pengelola lahan, bukan sebagai pemilik. Selain itu, Ferry juga memastikan keamanan mereka tidak akan terganggu selama menjalankan usaha di Indonesia.

"Kalau ada kemudahan dan fasilitas bagi kelompok usaha asing, itu wajib. Hanya saja, tanah harus dimiliki WNI," kata Ferry.

Rencananya, dua wilayah pertama akan ditinjau adalah Bali dan Lombok. Kedua wilayah tersebut merupakan wilayah paling banyak terdapat resto dan properti tetap.

"Kita akan pastikan kalau hak tanahnya milik WNI. Asas kewarganegaraan adalah kesetiaan terhadap teritori. Itu aspek yang penting untuk konstitusi," jelas Ferry.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X