Banyak Megaproyek Properti Dibiayai dari Kocek Pribadi

Itu juga sebuah fenomena. Bahkan, Farpoint Group berani mengeluarkan duit terlebih dahulu untuk membangun proyeknya, The Hundred, hingga selesai. Setelah itu, baru kemudian mereka menjualnya kepada publik. Padahal, The Hundred merupakan megaproyek multifungsi dengan estimasi nilai proyek sebesar Rp 3,5 triliun.

CEO Farpoint Group Jusup Halimi membeberkan, terdapat tujuh orang secara bersama menginvestasikan dananya di proyek The Hundred.

"Kami tidak menggunakan bank loan. Pendanaan murni dari ketujuh investor yang mempercayakan uangnya kepada Farpoint untuk dikelola. Memang bisa dibilang berani," kata Jusup kepada Kompas.com, Rabu (12/11/2014).

Jusup melanjutkan, optimisme proyeknya dapat terserap pasar karena pengembalian investasi properti saat ini lebih tinggi ketimbang bunga deposito perbankan.

"Jadi, saya yakin, pasar akan menerima lebih cepat dari yang sudah diperhitungkan," ujarnya.

The Hundred merupakan proyek multifungsi yang mencakup apartemen dengan harga serentang Rp 50 juta-Rp 60 juta per meter persegi, hotel mewah Sofitel So, dan perkantoran Grade A.

Sementara itu, selain Farpoint, yang berani mendanai proyeknya tanpa pinjaman perbankan, adalah Lippo Cikarang untuk megaproyek skala kota Orange County. Strategi pendanaan mereka adalah mengundang investor asing untuk berbagi risiko.

"Lippo menggunakan ekuitas perseroan dan menggandeng perusahaan asing untuk membiayai Orange County," jelas Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Meow Chong Loh.

Orange County sendiri menempati area seluas 322 hektar dengan eskpektasi nilai proyek sejumlah Rp 250 triliun.

Adapun Pondok Indah Group melalui PT Metropolitan KentjanaTbk sukses meyakinkan pasar untuk membeli Pondok Indah Residences Jakarta. Dengan begitu, mereka tidak kesulitan dalam membiayai dan melanjutkan proses konstruksi setelah promosi selama beberapa bulan.

"Nilai proyek ini sekitar Rp 6 triliun. Kami sejauh ini masih menggunakan ekuitas perseroan dan mengandalkan uang konsumen. Pinjaman perbankan tidak dipandang perlu karena produk kami diminati pasar," ujar Wakil Presiden Direktur PT Metropolitan Kentjana Tbk Jefri S Tanudjaja.

Indikasi money laundry?

Menurut CEO Leads Property Indonesia, Hendra Hartono, fenomena penggunaan dana pribadi atau perusahaan tanpa pelibatan perbankan justru menekan risiko investasi.

"Itu mungkin saja dilakukan. Kan bisa konsorsium, ramai-ramai bermitra menggalang dana dari sejumlah investor bisa handle dan mengembangkan beberapa proyek sekaligus. Kalau pakai bank, dana dari penjualan dipakai buat bayar bunga, risikonya tinggi jika penjualan melambat. Mending berpartner kan, karena tidak dikejar bayar bunga," ujar Hendra, Jumat (14/11/2014).

Selain konsorsium, kata Hendra, banyak juga yang tidak mau berpartner dengan alasan supaya bisa mengendalikan proyek secara penuh.

"Yang mau melakukan mekanisme ini, bisa jadi, pakai uang bank. Lebih baik pakai uang bank. Asal bisa full control," tambah Hendra.

Hendra tak menampik, jika "uang panas" atau hot money atau pencucian uang juga beredar di pasar properti Indonesia. Namun, dia tidak bisa memastikan proyek mana saja yang menggunakan uang panas.

"Ini merupakan isu sensitif. Saya no comment," kata dia.

Namun, yang jelas, lanjut Hendra, uang investor yang masuk properti belum tentu "mati" uangnya. Hal itu mengingat pasar sedang lesu saat ini. Pasalnya, rata-rata nilai tanah naik terus. Kalau tidak meroket, proyeksinya landai. Tapi, tetap naik dan lebih menarik daripada disimpan di bank. Di sisi lain, tingkat inflasi tinggi membuat nilai mata uang semakin kecil dan daya beli makin tergerus.

"Jadi, tetap lebih menarik beli properti ketimbang disimpan di bank. Sambil kembangkan pelan-pelan atau bertahap," tuturnya.

Pendek kata, imbuh Hendra, investasi properti selalu lebih menarik. Meskipun pembelian harus dengan kredit KPA atau KPR. Yang pasti di negara-negara cash is the king seperti China, Vietnam, Indonesia, bisa saja orang beli properti dengan membawa uang sekarung.

Sementara itu, di  Amerika Serikat atau Indonesia pada waktu krisis finansial, banyak bank tidak bisa bertahan alias gulung tikar. Akhirnya, para investor malah memiliki preferensi untuk berinvestasi di sektor properti.

"Karena properti on sale. Banyak orang butuh uang sehingga mereka bayar tunai. Tanpa pakai KPR," pungkasnya.