Kemen-PU dan Pera: Pemangkasan Izin Lahan Harus Libatkan Pemda

Rildo berjanji akan memangkas proses perizinan lahan yang berbelit-belit. Perjalanan birokrasi yang panjang ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh Kementerian PU-Pera dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang saja. Kuncinya, kata Rildo, adalah di pemerintah daerah.

"Permasalahan backlog juga harus dengan seluruh stakeholder terutama pemda," kata Rildo.

Dia menuturkan, pengembang tidak perlu memusingkan urusan perizinan yang panjang tersebut. Pengembang cukup fokus terhadap penyediaan rumah saja. "Itu urusan kami (pemerintah), agar ke depannya proses perizinan dapat dipangkas, supaya (pengembang) mampu membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," jelas Rildo.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf. Menurut dia, pemerintah daerah perlu ikut turun tangan dalam memangkas birokrasi perizinan. "Itu tantangan kita di perizinan. Harus cari cara biar bupati, pemda setempat, bisa memangkas proses perizinan," sebut Syaifullah.