Tanpa "Road Map", Kerja Kementerian PU dan Perumahan Bakal Mentah

Kompas.com - 29/10/2014, 10:13 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014). TRIBUN NEWS / DANY PERMANA TRIBUN NEWS / DANY PERMANAMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014). TRIBUN NEWS / DANY PERMANA
Penulis Latief
|
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Property Watch (IPW) mengkritisi program kerja yang dipaparkan Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono. Salah satu kritik tersebut menyikapi program kerja membangun rusunami di Yogyakarta.

"Program membangun rusunami itu seharusnya berdasarkan road map yang ada. Ironisnya sampai saat ini pemerintah belum punya road map perumahan nasional. Semua program masih sebatas tambal sulam," kata Direktur Eksekutif IPW, Ali Tranghanda, kepada Kompas.com, Rabu (29/10/2014).

Diberitakan sebelumnya, Program100 hari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera) akan berfokus pada perumahan rakyat. Salah satu program yang akan dilakukan dalam waktu dekat akan membangun dua tower rusunawa di Yogyakarta.

"Program 100 hari terkait perumahan rakyat yang tadi saya bicarakan dengan bapak-bapak di perumahan rakyat adalah salah satunya akan membangun dua tower rusunawa untuk mahasiswa di Yogyakarta. Nilainya sekira Rp32 miliar dan terdiri atas 200-an unit," kata Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono pada wartawan seusai rapat di Gedung Kementerian Ekonomi di Jakarta, Selasa (28/10/2014) kemarin.

Menurut Ali, dasar pembangunan rusunami tersebut harus jelas, terutama alasan memilih Yogyakarta, bukan di wilayah lain. Ia juga mempertanyakan alasan memprioritaskan rusunami untuk mahasiswa. 

"Karena hal itu tidak akan mengurangi backlog yang ada. Ini memperlihatkan bahwa pemerintah bertindak dengan program kerja yang sporadis," ujar Ali.

Kebijakan mumpuni

Selain itu, program lainnya adalah membangun 200 ribu rumah per tahun. Namun, menurut Ali, sama seperti program kerja Kementerian Perumahan Rakyat sebelumnya, bahwa target tersebut akan sulit tercapai tanpa ditunjang oleh kebijakan mumpuni.

"Di mana rumah tersebut akan dibangun, karena masing-masing wilayah mempunyai backlog yang berbeda. Jugta, di mana masyarakat yang paling banyak belum punya rumah, data ini juga tidak dimiliki pemerintah. Jadi, jangan sampai target hanya bersifat fisik, namun setelah dibangun banyak yang kosong," kata Ali.

Ali menambahkan, pemerintah juga belum membicarakan soal di lahan milik siapa rumah tersebut akan dibangun. Pasalnya, tak ada instrumen yang bisa mengendalikan harga tanah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X