Rumah Terbangun di Kalsel Merosot 4.000 Unit

Sekretaris DPD REI Kalimantan Selatan, Wahyu Effendi, mengutarakan hal tersebut kepada Kompas.com, Senin (27/10/2014). 

"Target lepas gara-gara surat edaran Bank Indonesia tentang KPR Inden, dan rasio pinjaman atas nilai agunan. Banyak konsumen yang menunda pembelian di satu sisi, di sisi lain, pengembang mengurangi produksi. Tahun lalu, kami masih sanggup membangun 11.000 unit. Tahun ini berat," ujar Wahyu. 

Dia menjelaskan, kebutuhan rumah di wilayah Kalimantan Selatan setiap tahun meningkat. Tahun ini sekitar 20.000 unit. Tahun depan bisa tumbuh sekitar 3-4 persen. Pertumbuhan tersebut, kata Wahyu, dipicu meningkatnya jumlah populasi. 

Perda mengganjal

Menurut Wahyu, seretnya pasokan rumah yang terjadi tahun ini akan semakin menjadi pada tahun-tahun mendatang. Pasalnya, beberapa kota dan kabupaten telah menerapkan peraturan daerah tentang ketentuan batas minimal lahan pembangunan rumah per unit. 

"Di kota Banjarmasin, batas minimal lahan adalah 160 meter persegi. Sementara di Batola 150 meter persegi. Perda itu sangat mengganjal pemenuhan target pembangunan rumah. Seharusnya itu tidak berlaku untuk pengembangan perumahan bersubsidi yang luasnya cukup 120 meter persegi. Dari mana kami dapat memperoleh dana untuk menguasai lahan seluas 160 meter persegi, sedangkan harga lahannya saja sudah di atas Rp 200.000 per meter persegi," beber Wahyu. 

Perda tersebut, lanjut dia, sangat memberatkan pengembang kecil dan menengah. Ekspansi lahan sulit terwujud karena tidak hanya di Batola dan Banjarmasin, kota Banjarbaru, dan kabupaten Martapura serta kawasan lainnya juga akan menerapkan hal serupa. 

"Ini sangat kami tentang. Karena yang kemudian bisa mengembangkan bisnis perumahan hanyalah pengembang-pengembang besar dengan dana yang kuat macam Ciputra Group," tandas Wahyu.