Ferry Baldan Harus Mereformasi Agraria dan Pertanahan!

Kompas.com - 27/10/2014, 14:57 WIB
Sejumlah warga Petukangan Utara yang terkena dampak dari pembangunan proyek Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR W2) saat menggelar aksi unjuk rasa di tengah proyek Jalan tol KM 12 JORR W2, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2013). Mereka menuntut Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan yang salah mengukur denah tanah milik mereka Alsadad RudiSejumlah warga Petukangan Utara yang terkena dampak dari pembangunan proyek Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR W2) saat menggelar aksi unjuk rasa di tengah proyek Jalan tol KM 12 JORR W2, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2013). Mereka menuntut Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan yang salah mengukur denah tanah milik mereka
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembentukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dinilai positif. Hidupnya kementerian ini, diharapkan dapat membuat kebijakan terkait tanah berada pada satu pintu.

Ketua Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia (LPP3I), Zulfi Syarif Koto, mengemukakan bahwa nantinya permasalahan di agraria, termasuk pertanahan, lebih mudah diatasi dibawah kepemimpinan Ferry Mursyidan Baldan sebagai menterinya, lewat reformasi agraria dan pertanahan.

"Jadi dengan adanya Kementrian Agraria dan Tata Ruang, juga pertanahan masuk di dalamnya, itu sangat luar biasa, perlu disambut sukacita. Apalagi menterinya Ferry, saya yakin dia benar-benar matang soal kebijakan publik," ujar Zulfi kepada Kompas.com, Senin (27/10/2014).

Zulfi percaya, Ferry mampu menggabungkan ketiga level kebijakan yakni agraria, tata ruang, dan pertanahan. Jika ketiga level ini diurutkan, maka Ferry perlu menempatkan tata ruang pada posisi paling atas atau menjadi prioritas. Baru kemudian di bawahnya adalah agraria dan pertanahan. Pada pertanahan ini, ujungnya akan membahas tentang pemberian hak dan kepastian hukum.

"Ini berujung ke sertifikasi. Bagaimana Ferry perlu didorong supaya menyelesaikan konflik-konflik tanah. Apa yang dicita-citakan tentu reformasi agraria, juga tentang UU pertanahan dan pengaturan tanah yang lebih jelas dan sederhana. Saya percaya, Ferry bisa meramunya," kata Zulfi.

Reformasi agraria yang dimaksud Zulfi adalah bagaimana para petani efektif meningkatkan penerimaan dari mata pencahariannya dengan memastikan mereka memiliki tanah yang digarapnya tersebut.

Sedangkan pada pengaturan tanah yang jelas dan sederhana, kata Zulfi, upaya pemerintah untuk mempersingkat prosedur pemilikan tanah. Karena, saat ini, mengurus sertifikasi tanah memakan waktu lama dan berbelit-belit. Selain itu juga, pemerintah harus memperjelas banyaknya macam sertifikasi tanah.

"Kepemilikan tanah sekarang kan banyak macamnya. Ada hak milik, hak guna usaha, hak pakai, dan sebagainya. Bagaimana nanti kepengurusan satu tanah itu menjadi pasti," sebut Zulfi.

Reformasi Pertanahan

Zulfi berharap banyak pada Ferry Mursyidan Baldan untuk dapat mengendalikan sengketa lahan yang kerap dialami oleh petani. Menurut dia, luas lahan petani di pedesaan semakin kecil karena mulai diisi oleh bangunan-bangunan komersial.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X