Kementerian Agraria dan Tata Ruang Membuat Arah Pembangunan Properti Terkendali?

Kompas.com - 27/10/2014, 11:48 WIB
Ilustrasi. www.shutterstock.comIlustrasi.
|
EditorHilda B Alexander
JAKARTA, KOMPAS.com - Kehadiran kementerian baru dalam Kabinet Kerja pimpinan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dipandang positif.

Kementerian tersebut diyakini akan membawa sektor properti dan perumahan rakyat ke arah yang lebih baik. Ada kepastian bisnis karena dijamin oleh regulasi atau peraturan yang mengacu kepada perundang-undangan yang harus ditaati bersama.

"Itu akan lebih baik. Terutama jika pengembang seperti kami, akan melakukan pengembangan proyek baru. Kami harus mengacu kepada UU Penataan Ruang (UUPR) Nomor 26/2007," papar Managing Director Corporate Strategy & Services Sinarmas Land, Ishak Chandra, kepada Kompas.com, Senin (27/10/2014).

Nah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, kata Ishak, nantinya membuat rambu-rambu untuk mereka taati bersama. Jadi, pengembangan tidak bisa dilakukan sembarangan.

UUPR sendiri antara lain mencantumkan ketentuan pembangunan di kawasan agropolitan, kawasan metropolitan, kawasan megapolitan, serta penegasan hak-kewajiban-sanksi masyarakat yang lebih rinci. Aspek partisipasi masyarakat dalam penataan ruang juga memperoleh tempat khusus dalam UUPR yang baru ini.

Chief Operating Officer PT Intiland Development Tbk., Sinarto Dharmawan, mengemukakan pendapat serupa. Menurutnya kehadiran kedua kementerian tersebut positif.

"Lembaga baru yang diisi orang baru dengan latar belakang baru, demi kepentingan yang lebih besar harus kita dukung. Kami sebagai pengembang tidak merasa dibatasi dengan kehadiran kementerian baru yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Justru kami diuji, apakah mampu membangun dengan bijak melalui pemanfaatan lahan yang proporsional," ucap Sinarto.

Dia menuturkan, sekarang untuk mendapatkan lahan baru dan luas tidak semudah dulu. Pengembang dituntut untuk membangun dengan orientasi ke atas atau mengusung konsep mixed use development.

"Dulu pembangunan properti memang sangat padat lahan (land consumming), sekarang mixed use development  sudah merupakan kebutuhan. Karena lahan tidak bisa didaur ulang, jadi kita sebagai pengembang harus bijaksana memanfaatkan lahan," imbuh Sinarto.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X