Pengembang Desak Moratorium Hotel di Bali

"Di setiap jengkal lahan di Bali, pasti terdapat hotel. Terlebih hotel murah meriah (budget hotel).  Dengan ini kami mendesak Pemprov Bali segera melakukan pembatasan izin pembangunan hotel," ujar Sudhana kepada Kompas.com, Senin (1/9/2014).

Menurut Sudhana, pembangunan hotel murah meriah baik dengan menggandeng operator lokal maupun asing, tidak memerhatikan daya dukung lingkungan. Mereka membangun hotel di area seluas 8 are pun jadi. Dengan begitu tempat parkir untuk kendaraan tidak tersedia.

"Akhirnya, kendaraan-kendaraan milik para tamu hotel tersebut terpaksa diparkir di pinggir jalan. Ini hanya akan menambah kemacetan Bali. Lebih jauh lagi, Bali kian semrawut," tutur Sudhana.

Tak hanya itu, lanjut dia, tingkat penghunian kamar (TPK) hotel di Bali terus menunjukkan penurunan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, per Juli 2014, TPK hotel mencapai 61,40 persen atau melorot 0,70 persen dibanding kinerja sebulan sebelumnya yakni 62,10 persen pada Juni 2014. Sementara bila dibandingkan dengan kinerja periode yang sama tahun lalu, anjlok 1,04 persen dari 62,44 persen.

Desakan untuk menerapkan kebijakan moratorium hotel, bukan tanpa alasan. Sudhana menambahkan, saat ini jumlah hotel di Bali sudah semakin banyak dan tak terhitung. Kehadirannya bahkan sudah sampai wilayah-wilayah kecamatan.

Mengutip data Badan Pusat Statistik Nasional, hingga 2016 mendatang, Pulau Para Dewa ini akan dipenuhi 67 hotel baru dengan kamar sebanyak 12.226 unit. Hotel segmen C atau bintang 3 menguasai pipeline sebanyak 40 persen.

Sampai akhir 2011 saja, Bali telah dipenuhi 22.000 kamar hotel. Jumlah ini membengkak ketika setahun kemudian terdapat tambahan sekitar 3.400 kamar. Berturut-turut Bali akan disesaki sekitar 4.700 kamar pada 2013 dan 4.100 kamar pada 2014-2016. Sehingga menggenapi jumlah 34.226 kamar.